Presiden terpilih AS Donald Trump bermaksud mendeportasi semua imigran di AS secara ilegal selama masa jabatan empat tahunnya, tetapi menginginkan kesepakatan untuk melindungi para imigran yang disebut "Dreamer".
Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan pada 8 Desember di acara Meet the Press bersama Kristen Welker di NBC News, Trump juga mengatakan bahwa ia berencana untuk mengambil tindakan eksekutif pada hari pertamanya menjabat untuk mencoba mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang memberikan kewarganegaraan kepada siapa pun yang lahir di AS terlepas dari status imigrasi orang tua mereka.
Trump, seorang Republikan yang memenangkan masa jabatan kedua di Gedung Putih dengan menjanjikan deportasi massal, diperkirakan akan menyatakan imigrasi ilegal sebagai keadaan darurat nasional saat ia menjabat pada 20 Januari dan memanfaatkan sumber daya dari seluruh pemerintah federal untuk mendukung tindakan keras yang luas.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS memperkirakan sekitar 11 juta imigran berada di AS secara ilegal pada Januari 2022, meskipun angka tersebut kemungkinan lebih tinggi saat ini. Dalam wawancara NBC News, Welker bertanya kepada Trump apakah rencananya adalah mendeportasi semua orang yang tidak memiliki status hukum.
"Saya pikir Anda harus melakukannya," kata Trump. "Itu hal yang sangat sulit dilakukan. Anda tahu, Anda punya aturan, regulasi, hukum." Trump mengatakan ia menginginkan kesepakatan untuk melindungi imigran "Dreamer" yang dibawa ke AS secara ilegal saat masih anak-anak, dan mengatakan Partai Republik terbuka terhadap gagasan tersebut.
Selama masa jabatan presidennya tahun 2017-2021, Trump mencoba mengakhiri program yang memberikan keringanan deportasi dan izin kerja bagi para imigran, tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung. Rencana Trump untuk mencoba mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum.
Hak tersebut berasal dari amandemen Konstitusi AS dan didukung oleh preseden Mahkamah Agung tahun 1898. Berbicara kepada Welker, Trump menyarankan Partai Republik mungkin perlu melakukan amandemen konstitusional untuk mengatasi masalah tersebut — sebuah proses yang sulit.
"Kita mungkin harus kembali ke rakyat," katanya. Kepala perbatasan baru Trump, Tom Homan, dan wakil kepala staf Stephen Miller, mengatakan kepada Fox News' Sunday Morning Futures bahwa Kongres harus memberikan peningkatan dana yang besar untuk penegakan hukum imigrasi.
Dewan Imigrasi Amerika yang pro-imigrasi memperkirakan bahwa mendeportasi semua imigran di AS secara ilegal selama lebih dari satu dekade akan menelan biaya US$88 miliar (S$118 miliar) setiap tahunnya.
Homan mengatakan jumlah minimum yang dibutuhkan akan mendekati jumlah tersebut. "Kita akan membutuhkan uang sebanyak yang dapat diberikan Kongres," katanya.