Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto mulai berdampak pada industri perhotelan. Di Bogor, Jawa Barat, Sahira Butik Hotel Paledang dan Sahira Butik Hotel Pakuan resmi menghentikan operasi sejak akhir Maret lalu. Rendahnya tingkat okupansi jadi alasan kedua hotel itu ditutup.
Penutupan dua hotel Sahira merupakan cerminan lesunya bisnis hotel dan restoran di Jawa Barat. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat mencatat tingkat okupansi hotel-hotel yang tergabung dalam PHRI turun signifikan sejak awal Januari 2025.
PHRI Jabar beranggotakan 800 hotel yang tersebar di 27 kabupaten dan kota. Pada Januari, tingkat okupansi hotel rata-rata masih kisaran 40%. Sebulan berselang, angkanya turun menjadi kisaran 30%. Pada Maret, tingkat okupansi berada di kisaran 20%.
Ketua PHRI Hariyadi Sukamdani membenarkan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah telah memukul bisnis perhotelan. Pasalnya, pemangkasan tak hanya berlaku untuk kementerian dan lembaga di pusat saja, tetapi juga diberlakukan untuk instansi di daerah.
Menurut Hariyadi, kontribusi belanja pemerintah terhadap okupansi hotel sangat besar, yakni kisaran 40% secara nasional. Di luar Jawa, pangsa pasar dari belanja pemerintah daerah bahkan bisa menyentuh kisaran 70%.
"Kondisi ini telah terjadi sejak Januari 2025. Kami masih mendata pengusaha yang menutup hotelnya sampai April. Nanti kita lihat," kata Hariyadi kepada Alinea.id, Sabtu (12/4).
Kebijakan efisiensi anggaran dikeluarkan Prabowo lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres No. 1/2025).
Pada poin kedua huruf a disebutkan bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh sejumlah kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun. Pada poin ketiga angka 2 dijelaskan bahwa pemotongan anggaran belanja meliputi belanja operasional dan nonoperasional yang terdiri dari belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Pemangkasan anggaran, menurut Hariyadi, dilakukan untuk membiayai proyek besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih. Selain kementerian dan lembaga, anggaran pemerintah daerah juga tersedot untuk proyek-proyek itu. Hotel-hotel kehilangan "pelanggan" lantaran rapat-rapat di luar kantor ditiadakan.
"Padahal, hotel di daerah itu berdiri karena memenuhi keinginan pemerintah bila membutuhkan hotel. Misalnya ketika ada PON (Pekan Olahragan Nasional) atau even internasional yang membutuhkan, kami diminta untuk membangun. Tapi, sekarang justru pasar dari pemerintah tidak ada sama sekali. Bahkan, sampai nol," kata Hariyadi.
Hariyadi meminta agar pemerintah memperhatikan nasib pengusaha hotel dan restoran yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Jika tidak ada respons cepat, ia khawatir akan ada banyak hotel dan restoran yang gulung tikar tahun ini.
"Dengan kondisi ini bisa banyak hotel yang tutup. Kuartal kedua dan kedua 2025 akan banyak hotel bangkrut. Saya dengar, di Bandung saja, hotel-hotelnya sepi pada saat lebaran kemarin. Tingkat okupansinya hanya sekitar 20%," kata Hariyadi.
Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia, Azril Azahari membenarkan bisnis perhotelan sedang terpuruk imbas efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo. Ia menyarankan agar hotel-hotel menjalankan diversifikasi target pasar.
"Sehingga hotel-hotel tidak menjadi hotel 'pelat merah' saja. Sektor bisnis swasta masih banyak berpeluang yang memerlukan hotel sebagai akomodasi dan venue untuk aktivitas even dan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition)," kata Azril kepada Alinea.id, Sabtu (12/4).
Tak hanya menampung tamu, Azril mengatakan hotel-hotel bisa menjalankan banyak bisnis turunan, semisal menggelar special event, fashion show, food contest, festival, carnaval, dan indoor sport atau olahraga dalam ruangan.
"Artinya, gunakanlah kreativitas, inovasi dan invensi untuk diversifikasi produk di bidang pariwisata, khususnya bidang special event dan entertainment yang belum terjamah selama ini," kata Azril.
Desember lalu, Presiden Prabowo semoat mengimbau agar para kepala daerah hasil Pilkada 2024 untuk fokus pada kerja nyata yang langsung menyentuh kepentingan rakyat. Ia meminta agar kegiatan seremonial yang tidak krusial dan rapat-rapat di hotel mewah dikurangi demi efisiensi anggaran.
"Kita sudah tahu kesulitan rakyat. Jangan terlalu banyak seminar atau rapat di hotel mewah. Acara-acara seperti itu tidak perlu," kata Prabowo.
