Kongres Uighur Dunia memuji sanksi AS terhadap pejabat Thailand

Kongres Uighur Dunia (WUC) menyampaikan apresiasinya atas sanksi baru-baru ini yang dijatuhkan oleh Departemen Luar Negeri AS kepada pejabat Thailand yang terlibat dalam deportasi pengungsi Uighur ke Tiongkok.

"Kongres Uighur Dunia menyambut baik dan berterima kasih kepada Departemen Luar Negeri AS karena telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat Thailand yang terlibat dalam deportasi warga Uighur ke Tiongkok," jelas WUC dalam sebuah pernyataan yang dibagikan di platform media sosial X. 

Tindakan tegas ini mengirimkan pesan yang kuat bahwa keterlibatan dalam penganiayaan terhadap warga Uighur tidak akan luput dari hukuman. 

"Kami mendesak pemerintah lain untuk mengikuti contoh ini dan mengambil tindakan konkret untuk melindungi pengungsi Uighur dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas deportasi mereka," imbuh pernyataan itu.

Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pejabat Thailand saat ini dan mantan pejabat Thailand yang terlibat dalam deportasi setidaknya 40 pria Uighur ke Tiongkok, meskipun ada kekhawatiran bahwa mereka dapat dipenjara atau bahkan dieksekusi di sana. 

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa ia telah mengambil tindakan cepat untuk memberlakukan pembatasan visa bagi mereka yang bertanggung jawab atas deportasi tersebut. Deportasi pengungsi Uighur dari Thailand ke Tiongkok telah menjadi titik pertikaian yang sudah berlangsung lama bagi organisasi hak asasi manusia. 

Organisasi hak asasi manusia telah mendesak negara-negara untuk mengadopsi kebijakan yang melindungi hak dan keselamatan pengungsi Uighur, memastikan mereka tidak dikembalikan secara paksa ke negara tempat mereka menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius. 

Sebelumnya, Amnesty International juga mengutuk keputusan Thailand untuk mendeportasi tahanan Uighur ke Tiongkok, menyebutnya "sangat kejam." 
Sarah Brooks, Direktur Amnesty untuk Tiongkok, menekankan bahwa mengembalikan orang-orang Uighur ini ke Tiongkok membuat mereka rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan penghilangan paksa, seperti yang terlihat di Xinjiang. 

Brooks menyoroti bahwa para pria tersebut telah menderita penahanan sewenang-wenang selama lebih dari satu dekade di Thailand setelah melarikan diri dari penindasan di Tiongkok.

Suku Uighur, kelompok etnis Muslim di wilayah Xinjiang, Tiongkok, menghadapi penganiayaan berat, termasuk penahanan massal di kamp-kamp "pendidikan ulang", kerja paksa, pengawasan, penindasan budaya, dan penyiksaan. 

Menurut beberapa laporan media, tindakan keras pemerintah Tiongkok bertujuan untuk menghilangkan identitas, agama, dan otonomi Uighur, yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan kecaman internasional.(ani)