Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menjadi tersangka dalam kasus suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI komisioner KPU yang melibatkan buron Harun Masiku. Penetapan Hasto sebagai tersangka tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Harun Masiku ialah eks caleg PDI-P yang sudah buron selama lima tahun. Dia diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas, politikus PDI-P yang lolos ke DPR, tetapi meninggal dunia. Duit suap diduga turut mengalir ke Hasto.
Wahyu Setiawan sudah divonis tujuh tahun penjara sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor: 1857 K/Pid.Sus/2021. Pada Juni 2021, Wahyu dijebloskan KPK ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane, Semarang, Jawa Tengah. Hasto sendiri ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan Harun Masiku.
"Dengan sengaja mencegah merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HN bersama-sama dengan Saeful Bahri," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).
Meski sudah ditetapkan tersangka, Hasto belum ditangkap. Keberadaan Hasto belum diketahui. Hasto juga tidak berada di kediamannya di Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Rumah itu dijaga Satgas Cakra Buana PDI-P.
Koordinator Satgas Cakra Buana PDI-P Donbosco Wara mengangkapkan bahwa Hasto ke sedang luar kota. "Bapak (Hasto) rencana mau libur natalan ke luar kota. Di sini benar-benar enggak ada orang," kata Donbosco kepada wartawan, Selasa (24/12)
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti menilai penetapan Hasto sebagai tersangka suap sulit untuk dilepaskan dari latar belakang konflik antara PDI-P dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan hanya selang sepekan setelah komisioner baru KPK dilantik.
"Tidak mengherankan langkah pertama komisioner baru KPK adalah menarget para kritikus pemerintah yang sebelumnya dan kemungkinan yang sekarang untuk diproses hukum. Sudah lama terdengar isu bahwa beberapa orang anggota atau pengurus PDI-P jadi target hukum," kata Ray kepada Alinea.id di Jakarta belum lama ini.
Di Pilpres 2024, Jokowi meng-endorse pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, berbeda dengan PDI-P yang menduetkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasto merupakan sosok yang paling getol mengkritik manuver-manuver politik Jokowi di era Pilpres 2024.
Konflik Jokowi dan patai besutan Megawati Soekarnoputri itu berbuntut panjang. Gibran dan menantu Jokowi, Bobby Nasution dipecat PDI-P. Setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, PDI-P juga mengumumkan pemecatan Jokowi.
Ray menilai penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK menjadi sinyal kuat KPK bakal menjadi alat pemerintah untuk menyerang balik lawan politik yang kritis terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi, secara struktural KPK kini berada di bawah presiden.
"Khususnya kepada Hasto sudah terdengar ada gerakan yang ingin mendongkelnya sebagai Sekjen PDIP. Sejauh ini, ibu Mega tidak meresponsnya. Maka, jalan lain yang terbuka adalah mengaitkannya dengan masalah hukum. Jika dihubungkan dengan masalah hukum, tentu peluang Hasto akan terpilih kembali sebagai sekjen di Kongres PDI-P 2025 tipis," kata Ray.
Ray menilai nyali PDI-P tidak ciut meski Hasto dijadikan tersangka oleh KPK. PDI-P memiliki banyak kader vokal untuk menggantikan posisi Hasto sebagai sekjen. Penetapan Hasto sebagai tersangka justru akan membuat hubungan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri semakin renggang.
"Prabowo kemungkinan akan makin sulit berkomunikasi dengan Ibu Mega. Hubungan PDI-P dengan Gerindra tentu akan makin jauh dan orang dibawa ke nuansa perseteruan PDI-P atau Ibu Mega dengan rezim Orba atau Soeharto dahulu," kata Ray.
Senada, analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan menilai nasib Hasto serupa pada Tom Lembong, eks Menteri Perdagangan yang pada Pilpres 2024 mendukung Anies Baswedan. Vokal mengkritik Jokowi, Tom kini ditetapkan tersangka kasus suap impor gula oleh Kejaksaan Agung.
Bakir menilai penetapan Hasto sebagai tersangka akan berdampak pada situasi di internal PDI-P. Hasto yang sudah belasan tahun menjabat sebagai Sekjen PDIP sangat sentral dalam menjalankan roda organisasi parpol berlambang banteng moncong putih itu.
"Namun, PDI-P masih punya Mega sebagai sosok yang tidak sekadar ketua umum, tapi konduktor yang terpersonifikasi dalam PDI-P," kata Bakir kepada Alinea.id.
Bakir menilai serangan terhadap PDI-P melalui penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK justru akan membuat PDI-P solid. Sebagaimana di era Orde Baru, PDI-P sudah terbiasa berada di kubu oposisi yang ditekan penguasa. "Meski konteks sekarang berbeda, soliditas akan tetap dimiliki PDI-P," kata Bakir.
