2 Desember, tahun lalu, ratusan ribu umat Islam berkumpul di Monumen Nasional (Monas) untuk mengikuti doa bersama dalam aksi bertajuk 212. Kegiatan yang dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) itu ditujukan agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihukum setelah melakukan penodaan agama sekaligus seruan untuk memilih pemimpin seiman dalam Pilgub DKI Jakarta.
Setahun berselang, kelompok yang menamakan diri alumnus 212 pun berniat mengadakan reuni. Urgensi aksi itu dipertanyakan, terutama setelah Ahok telah divonis 2 tahun penjara dan Anies Baswedan telah memenangkan pertarungan Gubernur DKI Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menilai reuni 212 yang akan digelar di Silang Monas, tidak perlu dilakukan. Apalagi, aksi 212 adalah gerakan spontanitas yang merespons kondisi waktu itu. Bahkan, ia mengaggap pertemuan itu hanya menghabiskan energi bangsa.
“Yah gak perlu memang menghabiskan energi kita sebagai bangsa," terang Wiranto seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/11).
Sementara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengingatkan agar tidak ada upaya untuk mengarusutamakan agama dalam percaturan politik praktis, apalagi menjadikan agama sebagai tunggangan politik jelang tahun politik, 2018 mendatang.
"Betapa rendah kedudukan agama bila dijadikan aspirasi politik hanya untuk menangguk keuntungan politik elektoral lima tahunan. Apalagi untuk dikonversi dengan perolehan suara dalam politik elektoral," terang Ketua PBNU Robikin Emhas.
Meski demikian, PBNU tidak mempermasalahkan adanya reuni alumni 212 sepanjang untuk mengokohkan persaudaraan.
"Reuni, kongres atau apa pun namanya boleh saja dilakukan. Apalagi jika dimaksudkan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyyah (persaudaraan sesama Muslim) dan ukhuwah wathaniyyah (persaudaraan sesama warga negara)," paparnya.
Alumnus 212 undang pimpinan DPR
Perwakilan Reuni 212 Muhammad Al Khathath menjamin reuni akbar 212 tidak bermuatan politis karena acara tersebut merupakan bentuk rasa syukur atas terlaksananya aksi 212 pada 2 Desember 2016. Bahkan, menurutnya konsep reuni akbar 212 tidak berbentuk demonstrasi, melainkan shalat subuh berjamaah, mendengar ceramah agama dalam rangka maulid Nabi Muhammad SAW, dan reuni.
Dengan konsep seperti tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, reuni 212 sebagai kegiatan keagamaan. Bahkan, politikus Partai Gerindra itu menyebut kegiatan tersebut harus diamankan agar tidak ada provokasi dan upaya lain sehingga bisa berjalan lancar serta tertib.
"Saya yakin kegiatan tersebut akan berjalan tertib dan damai seperti tahun lalu. Sekarang lebih pada peringatan Maulid Nabi Muhammad dan reuni akbar 212," ujarnya.
Fadli memastikan akan menghadiri reuni akbar alumni 212 yang digelar pada Sabtu (2/12) mendatang. Ia juga akan datang bersama koleganya, Fahri Hamzah serta mengajak anggota dewan yang lain agar berkenan ikut kegiatan tersebut.
"Saya dan Pak Fahri Hamzah akan hadir dalam kegiatan tersebut, akan kami sampaikan kepada anggota DPR yang lain untuk bersedia hadir," tandasnya.
