27 DPW PPP layangkan keberatan lokasi Muktamar IX PPP

Sebanyak 27 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) melayangkan nota keberatan lokasi Muktamar ke-IX digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Surat itu ditujukan kepada Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa.

Dalam surat permohonan tersebut, para pimpinan DPW PPP itu meminta agar lokasi digelarnya Muktamar ke-IX dapat dievaluasi untuk dipindahkan di wilayah Jakarta atau Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Atas rencana pelaksanaan Muktamar IX PPP, sebagian besar DPW PPP Indonesia bagian barat menginginkan untuk dilaksanakan di Sentul Kabupaten Bogor, Jabar. "Sedangkan, DPW PPP bagian timur menghendaki pelaksanaan Muktamar IX PPP di Makasar, Sulsel," tulis surat permohon yang diteken oleh 27 pimpinan DPW PPP Indonesia bagian barat, Jumat (6/11).

Permintaan pemindahan lokasi Muktamar IX PPP di Makassar, didasari beban biaya untuk mengakomodasi para kader. Di samping itu, terdapat kesulitan untuk mendapatkan bangku penerbangan karena kebijakan jaga jarak oleh sejumlah maskapai penerbangan.

"Bahwa untuk kepentingan syiar dan gema pelaksanaan Muktamar IX PPP, terutama pemberitaan media massa, maka sebaiknya pelaksanaan muktamar dilaksanakan di ibu kota negara atau di suatu kota yang dekat dengan ibu kota negara," kutip surat permohonan itu.

Selain itu, pelaksanaan Muktamar ke-IX PPP yang berdekatan dengan Pilkada Serentak 2020 juga dimungkinkan menuai persoalan hukum.

Di sisi lain, DPW PPP Indonesia bagian barat juga meminta dapat mempertimbangkan kembali waktu pelaksanaan Muktamar IX PPP untuk dapat digelar bertepatan dengan hari lahir partai berlogo kakbah pada 5 Januari 2020. 

"Bahwa mengingat Muktamar IX PPP merupakan agenda yang sangat menarik perhatian banyak pihak, maka sebaiknya  jadwal pelaksanaan Muktamar IX PPP disinergikan dengan peringatan hari lahir PPP," demikian tulis surat tersebut.

Surat tersebut diteken oleh 27 pimpinan DPW PPP Indonesia bagian barat. Rinciannya ialah DPW PPP Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bangka Belitung, Lampung, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara.