Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie berharap partai berlambang pohon beringin tersebut lebih baik lagi dan memiliki calon presiden sendiri pada Pilpres 2024.
"Pilpres ke depan Golkar bisa mengusung calonnya sendiri," kata ARB usai Shalat Iduladha di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (11/8) pagi.
Menurut ARB, kepemimpinan Partai Golkar saat ini sudah dilakukan dengan baik walau dalam keadaan dan situasi agak sulit untuk mengembalikan ke posisi awal.
Karena itu, akan ada evaluasi yang akan dilakukan oleh jajaran partai membahas bagaimana pemandangan pada Pilkada 2020 lebih bagus lagi dan waktu pemili legislatif lebih bagus lagi.
"Itu kita evaluasi dari tahun yang lalu baik juga," kata ARB.
Harapan untuk memiliki calonnya sendiri ini juga menjadi bahan evaluasi bagi kepemimpinan partai sebelumnya dan yang akan datang.
Menurut ARB, sebelum melaksanakan musyawarah nasional untuk memilih ketua umum akan ada evaluasi kinerja ketua umum sebelumnya yang akan menjadi mandat bagi ketua umum selanjutnya untuk dijalankan.
Saat ditanya kapan Munas Golkar akan digelar, ARB mengatakan semua ditentukan oleh DPP Partai Golkar.
"Semua akan ada waktunya, nanti ditentukan oleh DPP. DPP yang akan menentukan kapan waktu terbaik," kata ARB.
ARB juga tidak ingin berkomentar siapa calon yang akan didukung olehnya di antara dua kandidat, yakni Airlangga Hartanto atau Bambang Soesetyo (Bamsoet).
"Calonkan siapa yang terbaik," katanya.
Saat ditanyakan apakah kehadirannya pada Shalat Iduladha di DPP Partai Golkar bersama yang juga dihadiri Airlangga Hartanto, Akbar Tandjung dan Agung Laksono sebagai sinyal dukungan, ARB berkomentar sinyal dari Tuhan.
"Pada hari ini tidak bicara politik, kita bicara Iduladha merayakan kebersamaan. Sinyal ya dari Allah," kata ARB.
Pada perayaan kurban tahun ini ARB juga ikut menyumbang seekor sapi ke DPP Partai Golkar. Total ada 24 ekor sapi yang disumbangkan oleh kader partai, termasuk Airlangga Hartanto, Agung Laksono, Akbar Tandjung dan Menteri Sosial Agus Tumiwang Kartasasmita.
Kursi menteri
Sementara itu, politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan siapa saja yang akan mengisi kursi sebagai menteri apakah bersumber dari partai politik atau sumber lainnya merupakan hak prerogatif presiden, Golkar hanya menunggu dan menyerahkan sepenuhnya pada presiden.
"Terkait dengan pemilihan pembantu presiden yang bersumber dari berbagai sumber termasuk dari parpol tentu saja kita melihat dari perspektif bahwa itu adalah memang hak prerogatif presiden, karena itu kita serahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan siapa yang akan jadi menteri," kata Akbar pada kesempatan yang sama.
Ketika ditanya apakah kelakar politik Megawati terkait komposisi "kursi" menteri untuk PDIP yang ditanggapi oleh Presiden Jokowi hal yang wajar dilakukan seorang politisi, Akbar yang juga Wakil Dewan Pembina Partai Golkar mengatakan itu bagian dari penampilan orang yang berbeda-beda.
"Ya masing masing orang kan dalam penampilannya tidak bisa sama, tetapi tentu saja apapun penampilan itu, kalau di depan kita ada presiden tentu kita memposisikan presiden sebagai kepala negara. Tentu harus ada (apa itu) menggambarkan bahwa kita menghormati beliau sebagai presiden," kata Akbar.
Akbar optismistis bahwa presiden dalam memilih para pembantunya tentu akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan dukungan yang diperoleh oleh partai-partai politik terutama dalam pemilihan legislatif.
"Saya yakin pasti dia (presiden) akan menjadikan itu sebagai salah satu faktor mempertimbangkan untuk mengisi jabatan menteri dalam periode yang akan datang ini. Oleh karena itu sebaiknya kita tunggu saja," kata Menteri Sekretaris Negara era Presiden BJ Habibie itu.
Soal menteri dari kalangan muda (milenial), Akbar lagi-lagi mengatakan hal tergantung pada presiden dan ia berkeyakinan penetapan anak-anak muda di kursi menteri tidak akan mengurangi esensi dari apa yang disampaikan presiden bahwa orang yang mengisi kursi menteri memiliki kapabilitas, integritas, kemampuan mengambil tindakan atau eksekusi terhadap langkah atau kebijakan yang ditetapkan oleh menteri.
"Hal itu salah satu faktor yang akan jadi pertimbangan beliau (presiden), tentu pertimbangan beliau munculnya tokoh-tokoh baru dan itu juga bisa dari usia muda," kata Menteri Pemuda dan Olah raga era Presiden Soeharto itu.
Akbar mengatakan jika melihat sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki pemimpin-pemimpin bangsa dari kalangan usia muda seperti Sukarno pada tahun 1945 berusia 44 tahun dan Hatta berusia 43 tahun.
Tapi, lanjut dia, bukan hanya dari sisi usia saja, para pemimpin bangsa itu teruji karena pengalaman, perjuangan dan kepemimpinannya sehingga patut dipilih jadi pembantu presiden dan mewakili presiden dalam urusan kenegaraan.
"Itu tidak lepas dari pengalaman-pengalaman mereka," kata Akbar. (Ant)
