Persatuan Purnawirawan (PP) Polri akhirnya resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) di Pilpres 2024. Deklarasi itu diumumkan dalam rapat kerja pusat (rakerpus) PP Polri di Gedung Tribrata, Jalan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).
Sejumlah mantan petinggi Polri hadir dalam acara deklarasi itu, termasuk di antaranya Ketua PP Polri sekaligus eks Kapolri Bambang Hendarso Danuri, eks Kapolri Da'i Bachtiar, dan mantan Kapolri era Gus Dur, Surojo Bimantoro.
Eks Wakapolri Komjen (Purn) Gatot Eddy Pramono yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga hadir dalam acara itu. Kepada wartawan, Gatot mengatakan dukungan purnawirawan Polri tak menyalahi aturan apa pun.
"Mereka sudah purna tugas dan mempunyai hak untuk memilih dan hak juga untuk dipilih. Mereka berhak juga menjadi anggota legislatif," ujar Gatot. Ia juga menegaskan tak akan memaksa anggota PP Polri untuk memilih Ganjar-Mahfud.
PP Polri sudah lama diperebutkan para kandidat. Pertengahan Mei lalu, bacapres Prabowo Subianto, misalnya, terekam berkunjung ke Kantor PP Polri di Jakarta Selatan. Ketika itu, Prabowo berdalih menemui para purnawirawan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Dalam konferensi pers usai pertemuan itu, Prabowo sempat mengumbar puja-puji kepada PP Polri. "Saya dikasih paparan melihat perkembangan PP Polri yang sudah, menurut saya, sangat hebat, sangat komprehensif, menyeluruh, yang punya program yang visinya jauh ke depan," kata Prabowo.
Meski gagal menggaet PP Polri, Prabowo saat ini telah didukung para purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam organisasi Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR). Di organisasi itu, Prabowo menjabat sebagai ketua dewan pembina.
Khusus untuk Polri, kuatnya dukungan purnawirawan terhadap Prabowo setidaknya terlihat dari kehadiran para di petinggi Korps Bhayangkara itu dalam deklarasi pasangan Prabowo-Gibran di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Rabu (25/10) lalu.
Ketika itu, sejumlah mantan petinggi Polri hadir, semisal eks Kapolri Jenderal (Purn) Sutarman, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto dan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis. Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Komjen Ari Dono Sukmanto, eks Kabaharkam Komjen (Purn) Condro Kirono, mantan Sestama Lemhannas Komjen (Purn) M Iriawan juga terlihat berada di barisan pendukung Prabowo-Gibran.
Serupa, dukungan dari kalangan purnawirawan Polri pun mengalir ke kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Awal Oktober lalu, sebuah kelompok yang menamakan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan dan Persatuan (FKP3) mendeklarasikan dukungan terhadap Anies. Sebelumnya, Anies juga telah mendapat dukungan dari Forum Purnawirawan TNI-Polri untuk Perubahan (FP2).
Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menganggap wajar jika dukungan dari kalangan purnawirawan Polri dan TNI diperebutkan para kandidat yang bertarung di Pilpres 2024.
Menurut Khairul, purnawirawan Polri, apalagi yang pernah memegang jabatan penting, punya jaringan teritorial yang cukup kuat. Purnawirawan yang ditugasi memenangkan salah satu paslon, kata dia, bisa menyeret junior-juniornya yang masih aktif untuk terlibat dalam aktivitas pemenangan.
"Karena itu, saya kira penting untuk selalu memberi peringatan, rambu-rambu atau batasan yang sedapat mungkin bisa menjadi dinding api yang memisahkan antara aktivitas politik para purnawirawan dengan kiprah normatif kelembagaan Polri," kata Khairul kepada Alinea.id, Selasa (31/10).
Khairul pun memperingatkan agar purnawirawan Polri tidak saling berseteru terlampau tajam. Perselisihan di kalangan purnawirawan, kata dia, bisa berimplikasi negatif pada citra institusi Polri. "Termasuk soal penggunaan simbol identitas dan penebalan latar belakang korps secara dangkal dalam kontestasi elektoral," imbuhnya.
Khairul mengatakan isu keterlibatan aparat Polri dalam pemenangan salah satu kandidat merupakan rumor khas yang selalu menguat di setiap pemilu. Namun, itu tak pernah bisa dibuktikan. Saat ini, publik pun cenderung tak percaya aparat TNI dan Polri bakal netral selama mengawal proses pemilu.
"Sulit bagi mereka (personel TNI dan Polri aktif) untuk, secara fair, berjarak dengan penguasa. Sulit bagi penguasa untuk tidak tertarik melibatkan mereka dalam mengamankan kepentingannya. Jadi, (personel Polri) sangat mungkin disalahgunakan untuk mempengaruhi dinamika kontestasi," kata Khairul.
Khairul berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa menjaga barisan aparat Polri supaya tidak terjebak pada pertarungan elektoral yang sedang dimainkan para purnawirawan. "Ini bukan soal pengawasan lagi. Tapi soal integritas. Asal atasan tegas, di bawah pasti ngikut," cetusnya.
Pengawasan publik
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menilai kalangan purnawirawan Polri terbagi cukup merata ke semua paslon. Ia berharap perbedaan dukungan tak membuat kalangan purnawirawan saling sikut.
"Peluang mereka (para purnawirawan) memanfaatkan aparat Polri aktif sangat mungkin terjadi. Tetapi, saya harapkan itu tidak terjadi karena mereka kan sudah purnawirawan," ucap Edi kepada Alinea.id, Rabu (1/11).
Edi menyarankan publik aktif melaporkan personel Polri yang terlibat dalam pemenangan kandidat. Ia pesimistis Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bisa mengawasi gerak-gerik semua personel Polri.
"Masyarakat harus berani melaporkan melalui media sosial. Upaya kolaboratif ini perlu karena sulit bila kita hanya mengandalkan Kompolnas," ucap Edi.
