PDI Perjuangan angkat bicara soal isu pertimbangan calon pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dari kader Nahdlatul Ulama (NU). Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menyatakan pihaknya menghormati eksistensi NU sebagai ormas Islam di Indonesia.
"PDIP tidak akan menarik NU ke dalam pusaran politik karena kita menghomati betul," kata Basarah kepada wartawan di Sekretariat Pusat TKRPP-PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (12/5).
Basarah mengatakan, sosok calon yang bakal mendampingi Ganjar tengah dipikirkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Meski tak disebutkan secara gamblang, nama bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar di antaranya beredar di publik.
"Sosok yang diincar, tentu kalau dalam bahasa Ibu Mega, sedang dipikirkan secara kontemplatif dari nama-nama yang ada, baik yang beredar di publik maupun yang tidak beredar di publik," ujar dia.
Basarah menekankan, proses pencarian sosok pendamping Ganjar masih panjang. Hal tersebut akan terus dibahas bersama ketua umum dari partai politik (parpol) pengusung Ganjar.
Selain itu, imbuh Basarah, pihaknya juga akan berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai kader PDIP.
"Kami akan berdiskusi dengan Pak Jokowi juga dalam kapasitas sebagai kader PDI Perjuangan. Saya kira otoritas itu ada pada Ibu Mega. Kita tunggu bulan, hari, jam, atau tanggal baiknya," tutur Basarah.
Meski demikian, Basarah mengamini antara PDIP dengan kader NU ada riwayat panjang kerja sama politik yang terjalin. Dicontohkannya, saat Megawati Soekarnoputri menjadi wakil presiden dari Abdurachman Wahid (Gus Dur). Sementara, saat menjabat sebagai presiden kelima, Megawati memilih Hamzah Haz sebagai wakilnya.
Kemudian, pada Pilpres 2004, Megawati menggandeng Kiai Hasyim Muzadi sebagai cawapres. Lalu, di Pilpres 2014 dan 2019, Megawati menunjuk Jusuf Kalla (JK) dan Ma'ruf Amin sebagai calon pendamping Jokowi.
"Sekarang pun Pak Jokowi bersama Kiai Ma'ruf Amin juga tokoh NU. Jadi memang NU adalah sumber kawah candradimuka calon-calon pemimpin bangsa. Namun, sekali lagi Ibu Mega sangat menghormati eksistensi NU sebagai organisasi kemasyarakatan, maka tidak akan membawa-bawa NU dalam Politik praktis," ujar Basarah.