close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Agus Harimurti Yudhoyono saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/3)/Instagram agusydhoyono
icon caption
Agus Harimurti Yudhoyono saat bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/3)/Instagram agusydhoyono
Politik
Selasa, 09 Maret 2021 08:15

AHY jelaskan kronologi KLB kubu Moeldoko ke Mahfud MD

AHY berharap tragedi pencaplokan kepemimpinan Partai Demokrat segera berakhir
swipe

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan kronologi Kongres Luar Biasa (KLB) kubu Moeldoko di Deli Serdang, Sumatra Utara, kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/3).

"Prof. Mahfud MD menerima kami dengan baik. Saya berkesempatan menjelaskan secara lengkap kronologi KLB ilegal Deli Serdang, kenapa ini ilegal dan inkonstitusional, beserta bukti-bukti hukum dan dukungan utuh dari 34 Ketua DPD serta 514 Ketua DPC," beber AHY dalam keterangannya usai bertemu Mahfud MD kemarin.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyampaikan, internal Partai Demokrat kompak dan setia pada hasil kongres yang sudah disahkan pemerintah.

"Saya tegaskan bahwa yang terjadi bukanlah perpecahan atau konflik internal, karena internal kami kompak dan setia pada hasil Kongres V PD 15 Maret 2020 yang sudah disahkan Pemerintah, dalam hal ini KemenkumHAM," jelasnya.

Yang terjadi saat ini, jelas AHY, adalah upaya pencaplokan kepemimpinan oleh kekuatan eksternal, yang tengah berada di kekuasaan dan jelas-jelas bukan bagian dari Partai Demokrat.

"Alhamdulillah Menko Polhukam menerima penjelasan kami dengan baik. Beliau memastikan bahwa Pemerintah akan menggunakan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat yang sah, hasil Kongres V PD 15 Maret 2020 sebagai dasar pijakan pengambilan keputusan," ungkapnya.

Pihaknya meyakni bahwa pemerintah punya komitmen dan itikad baik untuk menjaga kedaulatan partai politik sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan politik dan demokrasi bangsa Indonesia. 

"Kami yakin Pemerintah tidak ingin memelihara ketidakpastian hukum dan instabilitas politik, apalagi di tengah krisis ganda terkait pandemi Covid-19 dan tekanan ekonomi saat ini. Kami berharap tragedi pencaplokan kepemimpinan PD ini bisa segera usai, agar kami bisa kembali melakukan kerja-kerja politik membantu masyarakat," pungkasnya.

img
Fathor Rasi
Reporter
img
Fathor Rasi
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan