AHY minta Menkumham tak beri legitimasi KLB Demokrat Sumut

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yassona H Laoly, untuk tidak memberi pengesahan pada kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Saya meminta dengan hormat kepada Presiden Pak Jokowi khususnya Menkumham, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas melawan hukum," ujar AHY, saat konfrensi pers disiarkan secara virtual, Jumat (5/3).

AHY juga mengapresiasi bagi kader yang tegak lurus setia di bawah kepemimpinan hasil Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC). Dia menegaskan, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat.

"Bisa kami tegaskan disini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya AHY adalah ketua umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate," tegasnya.

Dia juga menyampaikan, tidak ada perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dan masih mengacu berdasarkan hasil Kongres V yang digelar 15 Maret 2020, yang telah disahkan Kemenkumham.

"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami siapkan, melaporkan panitia dan siapapun yang tadi terlibat dalam penyelenggaraan KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum," tegas AHY.

Baginya, langkah tersebut sebagai upaya mempertahankan kedaulatan dan mencari keadilan untuk partainya.

"Kepada seluruh masyarakat Indonesia di manapun berada, di hadapan mimbar ini saya bersaksi bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami, juga InsyaAllah kami akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan menegakan keadilan di negeri ini," tegas AHY.