Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto diisukan bakal dicopot dari posisinya sebagai sekjen. Sejumlah nama kader PDI-P beredar sebagai calon penggantinya, mulai dari eks Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto, Ketua Fraksi PDI-P di DPR RI Utut Widiyanto, hingga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah.
Rumor itu menguat setelah Hasto dibidik penegak hukum. Di Polda Metro Jaya, Hasto tersandung kasus dugaan penyebaran berita bohong. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga membuka kembali kasus suap yang melibatkan politikus PDI-P Harun Masiku.
Tak lama setelah Pileg 2019 berakhir, Harun diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar bisa menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu. Belum sempat ditangkap, Harun raib. Hasto yang diduga turut menerima aliran duit dari Harun disangka KPK ikut menyembunyikan sang buron.
Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun membantah rumor Hasto bakal dicopot. Menurut dia, internal PDI-P kompak mendukung Hasto. Selain itu, pergantian sekjen juga harus melalui mekanisme kongres.
Terkait sikap KPK yang mendadak serius menggarap kasus Harun, Komaruddin menduga ada upaya menjatuhkan Hasto. "Kelihatannya ada pesan sponsor,” ujar Komarudin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6).
Sejak PDI-P pecah kongsi dengan Jokowi, Hasto vokal melontarkan kritik terhadap penguasa. Salah satu kritik yang paling pedas ialah ketika Hasto "menyamakan" putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dengan supir truk.
Analis politik dari Citra Institut Yusak Farchan menilai Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tak ingin Hasto lengser. Selama ini, Megawati sama sekali tak bersuara dalam menyikapi kasus Harun Masiku dan isu pergantian sekjen.
“Kalau bicara reformasi kepengurusan kiblatnya harus ke Megawati. Cuma selama ini belum ada sinyal. Artinya, Bu Mega bisa saja belum setuju. Kalau menaruh perhatian, pasti sudah dieksekusi,” ucapnya kepada Alinea.id, Sabtu (29/6).
Meski begitu, Yusak menduga ada kubu di internal PDI-P yang ingin Hasto diganti. Kubu itu ingin PDI-P merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran dan Hasto selama ini dianggap pengganjal komunikasi antara parpol dengan Istana.
"Mempertahankan Hasto dianggap semakin menegakkan posisi oposisi sehingga dengan pergantian Hasto, maka hubungan dengan Istana kembali normal,” ujar Yusak.
Hasto telah bertugas jadi seken di PDI-P sejak 2014. Ketika itu, politikus asal Yogyakarta itu menggantikan Tjahjo Kumolo yang sibuk di kabinet Jokowi-JK. Dalam Kongres PDI-P ke-IV pada 2015, Hasto kembali terpilih jadi sekjen. Begitu pula pada Kongres PDI-P ke-V pada 2019.
Hasto ialah politikus PDI-P yang paling lama memegang jabatan sekjen. Sebelum Hasto, lazimnya Sekjen PDI-P berganti tiap periode. Bisa dibilang hanya jabatan ketum yang abadi di partai berlambang banteng moncong putih itu.
Analis politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai Hasto masih akan terus dipertahankan Megawati sebagai sekjen. Terlebih, PDI-P tengah bersiap menghadapi Pilkada Serentak 2024.
“Kalau agak goyah, mungkin saja karena ada suara-suara yang menyarankan fokus pada kasus penanganan korupsi partai. Tapi, suara itu kan bisa dibilang tidak signifikan,” kata Firman kepada Alinea.id.
