Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis (PPJNA) 1998 dan aktivis 98 Jawa Barat menuding isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kepentingan reshuffle atau perombakan kabinet semata. PPJNA meminta elite politik untuk tidak mendikte Jokowi soal reshuffle dengan dua isu tersebut.
"Kami menduga bahwa rumor, pendapat dan gerakan politik mengenai penundaan pemilihan presiden (pilpres) dan atau perpanjangan masa jabatan presiden semata untuk menekan Presiden Jokowi dengan motif mendikte presiden dalam hal komposisi reshuffle kabinet semata," ujar Ketua Umum PPJNA '98 Anto Kusumayudha dalam keterangannya, Rabu (16/3).
Menurut Anto, tidak ada alasan logis, konstitusional dan fakta sosial-politik serta sikap ambigu partai politik terhadap jadwal Pilpres 2024 yang dapat diterima akal sehat.
"Debat ini menempatkan banyak pihak bawa kedunguan massal, yang sengaja menciptakan kegaduhan dan memojokkan presiden seakan-akan terlibat pada persoalan tersebut, dan apalagi keikutsertaan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam proses tersebut," ujarnya.
Anto menegaskan, karena tidak ada alasan yang cukup, selain kegaduhan semata, pihaknya berpendapat isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden semata soal Luhut dan partai politik yang mendikte Jokowi terkait reshuffle kabinet yang sebelumnya sempat akan dilakukan.
Isu reshuffle kembali mencuat dua pekan terakhir, menyusul pernyataan sejumlah politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengaku mendapat jatah menteri dan wakil menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Informasinya begitu," kata Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya kepada wartawan, Jumat, (11/3).
Pernyataan Bima ini menguatkan kabar Jokowi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada Maret ini. Sesuai kebiasaan Jokowi sebelum-sebelumnya, pengocokan kursi kabinet selalu dilaksanakan pada Rabu Pon. Pada bulan ini, tanggal Rabu Pon jatuh pada 23 Maret.
Wali Kota Bogor, Jawa Barat itu mengatakan, partainya memiliki banyak kader mumpuni yang bisa diusulkan kepada Presiden Jokowi. Namun, kewenangan memilih nama diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Hanya saja, kata dia, PAN menghormati siapa pun yang nantinya akan dipilih Presiden Jokowi untuk masuk ke dalam kabinetnya. "Kami hormati prerogatif Presiden," ujarnya.
Belakangan mencuat nama Sekjen PAN Eddy Soeparno yang digadang-gadang ditunjuk mengisi kursi kosong di kabinet. Wakil Bendahara Umum DPP PAN, Tengku Rizki Aljupri mengakui bahwa Eddy memang merupakan salah satu kader terbaik PAN.
Di sisi lain, wacana penundaan Pemilu 2024 terus didorong oleh Partai Golkar dan PKB. Dua parpol koalisi pemerintah ini menyatakan akan terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik dan elemen masyarakat.
Dalam pernyataannya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menegaskan sependapat dengan Presiden Jokowi Jokowi yang menyatakan taat dengan konstitusi. Pernyataan Cak Imin ini seolah mau mengungkapkan bahwa penundaan pemilu hanya bisa dilakukan melalui jalur amandemen UUD 1945.
"Kita juga taat konstitusi. Jadi usulan itu kan dari koridor konstitusi," ujar dia. Cak Imin menegaskan, selain terus mendorong penundaan Pemilu 2024, partainya tetap melakukan lobi-lobi politik. "Kita masih menunggu ketum-ketum (ketua umum parpol). Ya tentu saja (ada lobi politik)," ungkap Cak Imin di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
