Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, ketidakhadiran Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan dengan seluruh ketua umum partai politik bukan karena partainya menolak sistem proposional terbuka di Pileg 2024. Menurutnya, apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), PDIP bakal menerimanya.
"Ketidakhadiran PDI Perjuangan bukan karena kami tidak bersepakat atau sepakat. Kami mengikuti saja apa yang akan dijalankan MK sesuai dengan judicial review yang ada. Karena PDI Perjuangan juga taat pada konstitusi aturan perundang-undangan," ujar Puan di kawasan Jakarta Barat, Senin (9/1).
Delapan ketua umum parpol di Senayan berkumpul di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu (8/1). Mereka membahas isu sistem proposional tertutup yang tengah diuji materiil di MK.
Usai pertemuan, mereka menyatakan menolak penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kedelapan parpol tersebut yakni Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Keadilan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Puan lebih lanjut mengatakan, PDIP akan mengikuti aturan yang ada sesuai keputusan MK, apakah itu sistem proporsional tertutup ataukah proporsional terbuka.
"PDIP sangat menjaga peraturan dan konstitusi yang ada. Jadi, kalau memang kemudian adanya judicial review akan kemudian mengusulkan proporsional tertutup, ya silakan saja, bagaimana MK memutuskan. Toh kemarin-kemarin juga proporsional terbuka, PDIP Perjuangan juga mengikuti hal tersebut," kata Ketua DPR itu.
"Jadi kami ikuti apa yang akan menjadi keputusan dari MK, itu saja," tandasnya.