Desakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dikabarkan bakal menggeser SBY dengan Sandiaga Uno dan Gatot Nurmantyo.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Andi Arief, menuding Max Sopacua, Achmad Mubarok, dan Subur Sembiring, tidak pernah berbuat untuk partai.
"Kami sudah tahu kalau Mubarok, Max Sopacua akan mendatangkan kursi Ketum Demokrat kepada Sandi Uno, Gatot Nurmantyo, dan lain-lain," kata dia yang dituliskan di akun Twitter @AndiArief_ pada Minggu (16/6) sekitar pukul 11.30 WIB.
Dia menuturkan, menjadi makelar dinilai memang kerap menguntungkan. Namun, menurut Andi, Sandiaga Uno atau Gatot Nurmantyo bukanlah orang bodoh yang bisa dibohongi.
Sebelumnya, Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) yang dimotori oleh anggota Majelis Tinggi Max Sopacua, dan sejumlah kader senior meminta Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar KLB.
Akan tetapi, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok membantah para senior partai yang tergabung dalam GMPPD mendorong DPP Partai Demokrat menggelar KLB.
Menurut dia, apa yang disampaikan GMPPD adalah bentuk keprihatinan terhadap kondisi internal Demokrat.
"Sebenarnya tidak ada desakan untuk KLB ya, namun ini bentuk keprihatinan kami sebagai senior Demokrat atas kondisi internal partai," kata Achmad Mubarok.
Dia menjelaskan keprihatinan tersebut terkait semakin menurunnya perolehan suara Demokrat di tiap Pemilu, misalnya di Pemilu 2014 memperoleh 10,9% lalu turun menjadi 7,7% di Pemilu 2019.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengeluarkan imbauan yang salah satu isinya memperingatkan kepada seluruh kader partainya tidak menyingung lagi terkait KLB.
"Iya betul itu saya yang keluarkan," kata Amir saat dikonfirmasi.
Dalam imbauan yang tersebar melalui pesan singkat itu, poin pertama disebutkan bahwa seluruh kader diminta untuk tidak bicara lebih lanjut soal KLB dan hal lain terkait dengan itu.
Kedua, menurut Amir, seluruh kader diminta untuk tidak melakukan komunikasi publik dalam bentuk apapun terkait dengan konflik internal termasuk kegiatan jumpa pers yang mewakili partai di semua tingkatan.
Ketiga, apabila apabila ada perilaku kader yang tidak sesuai dengan AD/ART, kode etik, dan pakta integritas partai maka kader lain dapat membuat laporan ke Wanhor.
Hal itu agar kader terlapor diperiksa dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan internal partai yang berlaku.
Keempat menurut Amir, Dewan Kehormatan Demokrat akan memanggil semua pihak yang memicu konflik yang ada untuk didengar keterangannya dan diselesaikan sesuai peraturan internal partai yang berlaku.
"Untuk sementara saya jangan dulu memberikan apa pun mengimprovisasi di luar dari pada itu, kecuali ada reaksi atau ada hal yang menjadi alasan buat saya untuk menambahkan," ujarnya.
Pengurus daerah tolak KLB
Sementara itu, sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat sejumlah wilayah mendukung SBY untuk menolak digelarnya KPB.
DPD dan DPC Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak wacana KLB yang diembuskan segelintir orang.
"Sangat prihatin dan menyesalkan dinamika yang terjadi akibat proklamasi GMPPD di tengah suasana duka dan berkabungnya seluruh keluarga besar Partai Demokrat atas wafatnya Ibu Hj. Ani Yudhoyono," kata Ketua DPD Partai Demokrat NTB T.G.H. Mahally Fikri di Mataram, Minggu (16/6).
Ia menilai tidak ada dasar untuk melaksanakan KLB sesuai dengan konstitusi dan peraturan organisasi (PO) Partai Demokrat. Pasalnya, bila KLB terlaksana di luar ketentuan yang diatur AD/ART partai, akan menjadi preseden buruk bagi partai itu ke depan.
"KLB yang dilaksanakan di luar aturan pada hakikatnya makar atau pemberontakan pada pemimpin yang sah," kata dia. "Kami mendukung sepenuhnya langkah dan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat SBY dan menolak adanya KLB," imbuhnya.
Setali tiga uang, Ketua DPD Demokrat Riau Asri Auzar di Pekanbaru menyatakan seluruh kader partai PD tetap solid mendukung keputusan Ketua Umum Partai Demokrat SBY sehingga usulan KLB dinilai tidak tepat digulirkan di tengah situasi partai yang kondisif dan tidak ada persoalan yang krusial di tubuh partai.
"Kita sedih dengan pernyataan tentang wacana KLB ini. Ini di luar kebiasaan, apalagi saat ini Partai Demokrat tengah berduka, mari kita menjaga perasaan Ketua Umum kita. Kami seluruh kader Demokrat di Riau hanya tunduk dan patuh atas perintah ketua umum," kata Asri Auzar.
Dia juga meminta kepada senior-senior Partai Demokrat untuk tidak melemparkan isu yang di luar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. Sebab, bila itu digulirkan tentunya bertentangan dengan aturan internal partai itu sendiri.
Terlebih, sebut Asri, sebentar lagi akan menghadapi Pilkada serentak 173 daerah di Indonesia. Seharusnya seluruh pengurus partai dari ranting, cabang dan DPD harus mempersiapkan diri dalam mendongkrak suara di Pilkada tersebut.
"Kami seluruh kader demokrat se-Riau akan mengambil sikap atas apapun yang mengganggu Demokrat, kami tetap bersama Ketua Umum," papar Wakil Ketua DPRD Riau itu.
Terpisah, Pengurus DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan secara tegas menolak wacana pelaksanaan KLB yang dihembuskan segelintir orang yang mengatasnamakan GMPPD termasuk beberapa senior partai berlambang segitiga mercy itu.
"Kita masih dalam suasana berkabung atas kepergian ibu Ani Yudhoyono, tapi ada saja segelintir orang yang memanfaatkan momen ini untuk merencanakan KLB," tegas Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah Erbe disela halal bihalal di kantor Demokrat setempat, Makassar.
Menurut dia, gerakan moral dengan dalih menyelamatkan partai adalah tindakan yang tidak sesuai dengan aturan AD/ART partai sehingga wacana yang dibangun itu adalah tidak sah.
Untuk menuju ke KLB, lanjut Wakil Ketua DPRD Sulsel ini mengemukakan harus ada hal yang luar biasa, tidak serta merta hanya dengan alasan suara Partai Demokrat turun lantas akan dilaksanakan kongres luar biasa.
"Pernah ada KLB pada 2013 yang lalu, saat itu Ketua Umum Anas Urbaningrum kena kasus, sehingga jabatan ketua umum lowong. Tapi kalau saat ini mau KLB apa masalah urgensinya," beber pria disapa akrab Ulla itu.
Dalam aturannya sarat administratifnya KLB bisa dilaksanakan bila mana 2/3 pengurus DPD se Indonesia menginginkan itu, kemudian setengah DPC kabupaten kota serta diusulkan oleh Majelis Tinggi.
"Saya sudah berkoordinasi dengan DPC kabupaten kota se-Sulsel, kita akan buat penyataan sikap Demokrat Sulsel menolak KLB karena tidak ada alasan yang jelas. Selain itu belum ada instruksi dari pak SBY, selaku Ketua Umum," tegasnya. (Ant)
