Anggaran triliunan, DPR minta KPU bikin website canggih

Meski telah mendapatkan anggaran besar, website Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkali-kali diretas.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta KPU untuk mempercanggih sistem teknologi informasi agar tak mudah diretas hacker. Laman resmi KPU sempat diretas oleh pihak yang ingin mengacaukan hasil Pilkada serentak dan Pemilu 2019. 

Pasalnya, menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, DPR telah memberikan anggaran yang luar biasa besar kepada lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Sehingga, dia menilai peretasan tak harus terjadi.

"Kita sudah memberikan anggaran besar dan luar biasa kepada KPU, tapi kok situsnya masih diretas," paparnya di Kawasan DPR, Senayan Jakarta, Kamis (5/7).

Untuk itu, Bamsoet meminta kapada Komisi II DPR untuk mendorong KPU agar memperkuat sistem IT-nya.

Selain itu, Bamsoet juga meminta kepada Komisi I dan Komisi III DPR untuk mendesak KPU segara mengusut tuntas peretasan tersebut. Hal itu dilakukan agar nantinya tidak terulang kembali pada Pemilu mendatang.

"Seharusnya pembuatnya juga harus yang sudah berpengalaman dan teruji kemampuannya," pungkasnya 

Sebelumnya, situs KPU tak bisa dibuka, terhitung sejak (29/6), hingga saat ini. Namun, pihak KPU mengatakan gangguan yang menerpa situsnya tersebut tidak akan mempengaruhi hasil suara yang telah dihimpinya pada Pilkada serentak 2018 kemarin.

Sebagai gambaran, KPU memperoleh anggaran 2018 sebesar Rp12,2 triliun. Sebesar Rp10,4 triliun untuk anggaran tahapan Pemilu, dan sisanya Rp1,4 triliun untuk anggaran rutin.

Secara keseluruhan, anggaran Pilkada serentak 2018 mencapai Rp10,8 triliun. Sedangkan, anggaran Pemilu legislatif dan presiden 2019 mencapai Rp6 triliun. Sehingga, total anggaran Pemilu 2018-2019 mencapai Rp16,8 triliun.