Anggota DPR: Jangan anggap remeh deklarasi kemerdekaan Papua

Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, meminta pemerintah tak menganggap enteng deklarasi Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang dimotori oleh Benny Wenda. Dia meminta, perkembangan situasi ini perlu disikapi secara serius oleh pemerintah.

"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," ujar Sukamta, dalam keterangannya, Rabu (2/12).

Menurutnya, penanganan permasalahan Papua perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif dengan mengevaluasi penyelesaian masalah di Bumi Cendrawasih itu.

"Penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan harus dikoreksi secara sistematis baik di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah," tegas dia.

Mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Sukamta menyebut masih ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua, yaitu diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM, serta soal status dan sejarah politik Papua.

"Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan. Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia," terangnya.

Kendati demikian, politikus PKS ini meminta pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi dibawah Presiden secara langsung.

"Ini perlu segera dilakukan koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan, bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," tegasnya.

Dia menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat.

"Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP telah mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12). Benny Wenda, terpilih menjadi presiden sementara.