Partai Kebangkitan Nasional (PKN) meyakini pembangunan berbasis desa merupakan pendekatan efektif dalam mengangkat harkat dan martabat negara. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan politik kebijakan dalam membuka struktur kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat desa dalam mengakses kebijakan dan regulasi pembangunan.
"Dengan pendekatan ini, masyarakat akan mendapatkan banyak manfaat langsung. Di antaranya, pertama, memangkas ekonomi berbiaya tinggi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," ucap Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) PKN Jawa Barat (Jabar), Lukman Malanuang, dalam keterangannya, Jumat (17/3).
Kedua, menutup potensi pungutan liar (pungli) dalam pelayanan dasar publik, seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), surat izin usaha pertambangan (SIUP), surat izin mengemudi (SIM), akta lahir, dan lain-lain. Ketiga, meningkatkan produktivitas usaha karena menguatnya kualitas layanan teknologi informasi di desa.
"Keempat, menumbuhkan sektor usaha rakyat seiring naiknya tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Terakhir atau yang kelima, menumbuhkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, berkarakter sehingga menjadi generasi tangguh yang mandiri dan berdaya saing tinggi," tuturnya.
Untuk mewujudkan program tersebut, lanjut Lukman, PKN Jabar melakukan berbagai langkah. Misalnya, mengadvokasi kebijakan kementerian/lembaga agar menyusun kebijakan/regulasi tentang redistribusi aparatur sipil negara (ASN).
"Minimal tiga orang yang akan ditugaskan di desa dengan keahlian manajemen keuangan, manajemen administrasi, dan ahli perencanaan pembangunan," ujarnya.
Kedua, PKN Jabar mendorong percepatan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas, murah, dan terjangkau bagi masyarakat desa. Lalu, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur/fasilitas pelayanan kesehatan di desa demi menjamin pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas, memadai, dan terjangkau.
"Kami juga mengupayakan pembangunan fasilitas jasa keuangan seperti perbankan untuk memprcepat arus transaksi keuangan bagi para pelaku usaha. Selain itu, mengadvokasi anggaran untuk meningkatkan besaran insentif pembiayaan pembangunan desa dengan anggaran minimal Rp4 miliar per tahun," paparnya.
Lukman memaparkan, langkah ini dilakukan karena sebagai partai politik (parpol), kehadiran PKN ditujukan tidak hanya berkhidmat dalam melengkapi instrumen demokrasi dan menjaga keseimbangan politik dalam menjamin kualitas demokrasi yang bermartabat.
"Tetapi, labih jauh dari itu, PKN memiliki tujuan besar dalam memperkokoh modal sosial (social capital) dan masyarakat sipil (civil society) yang dimiliki desa sebagai basis dan kunci untuk membangun kembali kejayaan Nusantara," urainya.
Untuk mematangkan langkah ini, PKN Jabar pun mengadakan webinar bertajuk "Pembangunan Tepat Sasaran Hindari Kebocoran Anggaran dengan Data Desa Presisi", Selasa (14/3) lalu. Acara menghadirkan dosen dan Wakil Ketua LPPM IPB, Sofyan Sjaf, dan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, sebagai narasumber serta dimoderatori Ketua Bidang Kajian dan Partisipasi Politik Pimda PKN Jabar, Sudrajat.
