Sejumlah kementerian dan lembaga mulai mengencangkan ikat pinggang demi memastikan program-program dan kebijakan pemerintah tetap bisa dijalankan meskipun anggaran mereka dipangkas. Penghematan dilakukan dengan sejumlah cara, mulai dari menghapus rapat di luar kantor, menyederhanakan acara seremonial, dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga.
Di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), misalnya, penghematan dilakukan lewat sejumlah cara, semisal membatasi alokasi bahan bakar minyak (BBM) bagi pejabat petinggi madya, meniadakan alokasi anggaran untuk jamuan pimpinan, alat tulis kantor, dan jemputan pegawai, serta menghemat listrik untuk penggunaan lift dan pendingin ruangan.
"Biaya sewa tanaman hias, karangan bunga, tenda, pengharum ruangan, pest control, aquascape, dan WA blast ditiadakan," tulis BKN dalam sebuah nota dinas yang diterbitkan awal Februari lalu.
Lain halnya dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kementerian anyar itu menggelar peringatan hari jadi Imigrasi Indonesia yang ke-75 secara sederhana. Digelar di kantor pusat dan daerah secara serentak, Jumat (31/) lalu, perayaan hanya diisi pemotongan tumpeng, doa bersama, dan pemutaran video sejarah keimigrasian.
"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat," ungkap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Prabowo menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemda untuk mengehemat anggaran belanja negara hingga Rp306,69 triliun. Efisiensi tersebut berasal dari anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun.
Prabowo meminta agar efisiensi fokus pada tujuh poin utama, yakni belanja operasional, perkantoran, biaya pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Efisiensi itu nantinya bakal digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintahan.
Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) mengapresiasi langkah Prabowo mendorong efisiensi angggaran di kementerian dan lembaga. Manajer Program Pattiro Ramlan Nugraha mengatakan anggaran yang dihemat dapat dialihkan ke program prioritas yang memiliki dampak lebih signifikan bagi masyarakat.
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara, namun harus disertai dengan mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan implementasi yang efektif di tingkat pusat dan daerah," ujar Ramlan Nugraha dalam siaran pers yang diterima Alinea.id, Senin (3/2).
Ia juga menekankan agar realokasi anggaran tidak hanya difokuskan untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG) saja, tetapi juga program prioritas lain, semisal peningkatan kualitas dan infrastruktur sekolah serta pembangunan rumah sakit. Di lain sisi, Ramlan berharap efisiensi anggaran tidak mempengaruhi kualitas layanan publik yang diberikan kementerian dan lembaga.
"Aparatur pemerintah diharapkan lebih responsif terhadap perubahan, inovatif dalam memberikan pelayanan publik, serta mengoptimalkan keterlibatan multi pihak dan pendanaan inovatif di luar APBN/APBD," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 yang mengarahkan kemenetrian dan lembaga untuk mengidentifikasi dan mengusulkan revisi anggaran pada 16 pos belanja tertentu. Di SK Menkeu, tak semua kementerian dan lembaga terkena pemangkasan anggaran.
Lembaga-lembaga yang tak kena pemangkasan anggaran di antaranya Mahkamah Agung (MA), Kepolisian RI, Badan Gizi Nasional, Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Alasan politis?
DPR RI dan MPR RI juga tak terkena pemotongan anggaran. Pada 2025, pagu anggaran DPR dan MPR utuh, yakni DPR sebesar Rp6,6 triliun dan MPR sebesar Rp969 miliar. Meskipun sama-sama tinggal di kompleks parlemen, DPD dipotong anggarannya. Dari pagu anggaran Rp1,3 triliun, DPD diharapkan mengefisiensi anggaran hingga Rp511 miliar.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berpendapat anggaran DPR dan MPR sengaja tak ikut dipangkas karena alasan politis. Menurut dia, ada banyak kegiatan di kedua lembaga itu yang tak efektif dan sebaiknya ditiadakan demi menghemat anggaran.
Lucius mencontohkan kegiatan kunjungan kerja luar negeri yang masih ada dalam program DPR maupun MPR. Selain itu, Lucius juga mengusulkan supaya sosialisasi empat pilar yang rutin dilakukan MPR selama ini dievaluasi. Menurut dia, hasil sosialisasi empat pilar tak pernah diungkap ke publik.
”Anggaran-anggaran program itu seharusnya bisa dipangkas jika kemauan melakukan penghematan bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga DPR dan MPR,” tutur Lucius seperti dikutip dari Kompas.
Menurut Lucius, pemerintah tak mau memangkas anggaran DPR dan MPR lantaran khawatir DPR bereaksi keras. Pertimbangan politik dipakai karena pemerintah butuh dukungan DPR untuk kelancaran misi menghemat anggaran di kementerian dan lembaga.
"Padahal, kalau melihat alasan efisiensi, upaya pemotongan anggaran DPR/MPR penting sebagai contoh bagi lembaga-lembaga negara lain dan juga bisa menjadi rujukan publik," kata Lucius.
Namun demikian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah lembaganya tak ikut kena efisiensi anggaran. "Semua lembaga, iya (kena pemangkasan," kata Dasco kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2) lalu.
