Aroma politisasi kenaikan tunjangan TNI 

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta tunjangan kinerja untuk prajurit TNI dikerek hingga 80%. Hal itu disampaikan Agus usai menyambangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta Selatan, Kamis (11/1). 

"Pertama, ini sudah arahan Bapak Presiden," kata Agus kepada wartawan di kantor KemenPAN-RB. 

Menurut Agus, tukin TNI ditambah karena prajurit TNI juga bakal dilibatkan dalam mengakselerasi sejumlah program penting pemerintah, semisal penanganan stunting dan membangun perumahan layak huni bagi warga. 

“Program ini bakal berpengaruh pada peningkatan kinerja dan tingkat tukin yang diberikan negara,” kata Agus. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sempat berjanji untuk menaikkan tukin personel TNI. Janji itu disampaikan Jokowi dalam pidato HUT TNI ke-74 tahun 2019. 

"Pemerintah akan meningkatkan tunjangan kinerja TNI menjadi 80 persen di tahun 2020," ujar Jokowi. Namun, rencana itu terganjal pandemi Covid-19. 

Pengamat militer dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Sidra Tahta Muhtar menganggap wajar jika tukin TNI ditingkatkan besarannya. Apalagi, TNI juga ditugasi untuk turut menjaga keamanan jelang Pemilu 2024. 

"Kenaikan ini masih belum signifikan sesuai dengan tantangan peran TNI di era perang modern, era siber, dan proxy war saat ini. Bagaimanapun TNI adalah tulang punggung negara,” katanya kepada Alinea.id, Minggu (14/1).

Meski begitu, ia mempersoalkan momen pemerintah mewacanakan kenaikan tukin tersebut jelang pencoblosan Pemilu 2024. Ia khawatir ada indikasi politisasi dalam wacana tersebut. 

“Jangan sampai tukin ini dipolitisasi untuk kepentingan pemilu. Akan sangat berbahaya bagi bangsa kalau ini dilakukan,” ucap Sidra. 

Kesejahteraan prajurit TNI merupakan salah satu topik yang paling panas dibahas di debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Jakarta, Ahad (7/1). Dalam salah satu segmen, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan separuh dari jumlah total personel TNI tak punya rumah dinas. 

Anies menyebut situasi itu ironis lantaran capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) justru tercatat mengelola lahan hingga sekitar 340 ribu hektare di Aceh dan Kalimantan. 

"Dari sisi lain kesejahteraan tidak dipikirkan serius, tukin hanya 80%. Coba lihat Kemenkeu, lihat (Kementerian) PUPR yang menterinya mengusahakan peningkatan tukin," ujar Anies ketika itu. 

Juru bicara tim nasional (timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Billy David mengapresiasi wacana mengerek tukin personel TNI. Itu bisa berarti pertanda kritik Anies dalam debat didengarkan oleh pemerintah. 

“Jika momentum kali ini merupakan kebenaran dari dugaan itu, tentu kita mensyukuri kritik AMIN jadi bahan evaluasi atau masukan kepada pemerintah,” kata Billy kepada Alinea.id, Minggu (14/1).

Meski begitu, ia berharap wacana tersebut tak sebatas janji politis menjelang pemilu. Ia mengingatkan perlu kajian yang matang supaya kenaikan tukin tersebut benar-benar berdampak bagi kesejahteraan prajurit TNI.

“Kami berharap semoga disertai dengan kalkulasi dan kajian yang matang sehingga tidak menimbulkan potensi masalah di masa depan,” ujarnya.