Usai mengkudeta Arsjad Rasyid dari kursi Ketum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Anindya Bakrie bergerak kilat. Meskipun posisinya sebagai Ketum Kadin masih dipersoalkan, Anin sudah berkantor di Menara Kadin di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, sejak Selasa (17/9).
Gedung 32 lantai itu dipenuhi poster yang menyambut kedatangan Anindya sebagai penguasa Kadin yang baru. Tak hanya itu, situs resmi Kadin juga sudah mencantumkan nama Anindya sebagai pemimpin organisasi tersebut.
"Alhamdulillah, hari ini pertama kali masuk ke kantor Kadin, mudah-mudahan amanah. Terima kasih untuk diberikan kesempatan melalui munas luar biasa hari Sabtu kemarin,” ujar Anin, sapaan akrab Anindya, dalam sebuah unggahan di akun Instagram miliknya, @anindyabakrie.
Anin adalah putra dari politikus senior sekaligus eks Ketum Golkar Aburizal Bakrie. Anin terpilih jadi ketum dalam Munaslub Kadin yang digelar di Jakarta pada 14 September 2024. Sejumlah politikus Golkar juga turut hadir, semisal eks Waketum Golkar Bambang Soesatyo dan Erwin Aksa.
Sebelumnya, eks Ketum Kadin Arsjad Rasyid menyatakan bakal mengambil langkah hukum untuk menggugat hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru.
"Selanjutnya, kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," ujar Arsjad dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (16/9).
Kubu Anin mengklaim ada perwakilan 28 Kadin provinsi dan 25 anggota luar biasa (ALB) Kadin yang hadir dalam munaslub tersebut. Namun, kubu Arsjad menyebut mayoritas Kadin daerah dan pemilik suara di Kadin menolak gelaran Munaslub.
Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.18 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin, munas untuk memilih ketua umum yang baru semestinya digelar pada 2025.
Mulusnya gelaran Munaslub Kadin dan pengusiran Arsjad dari Menara Kadin mengindikasikan intervensi penguasa dalam dualisme kepengurusan di Kadin. Apalagi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Supratman Andi Agtas terkesan turut "menyetujui" kudeta terhadap Arsjad dengan menghadiri sarasehan yang digelar Anin tak lama setelah munaslub.
Namun demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah ikut cawe-cawe dalam konflik di Kadin. Ia mengaku dekat dengan semua petinggi Kadin, termasuk Arsyad. Jokowi juga meminta agar Kadin menyelesaikan dualisme kepengurusan secara internal.
"Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," ucap Jokowi kepada wartawan usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Center di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (17/8) lalu.
Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti tak percaya Jokowi tak terlibat dalam konflik di Kadin. Menurut dia, kudeta Arsyad merupakan bagian dari skema tukar guling politik antara Jokowi dan petinggi Golkar, khususnya Aburizal Bakrie.
“Nah, kita lihat nanti permainan ini lanjut atau tidak. Apakah hadiah dari Aburizal Bakrie memberikan dukungan ke Jokowi atau Gibran untuk menjadi pembina di Partai Golkar,” katanya kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Jokowi disebut-sebut mengorkestrasi terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketum Golkar yang baru. Sempat digadang-gadang bakal jadi Ketua Dewan Pembina Golkar, Jokowi belum menempati posisi penting di parpol berlambang pohon beringin tersebut.
Menurut Ikrar, bukan tidak mungkin Jokowi tengah berupaya mengupayakan agar putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjabat posisi strategis di Golkar. Gibran tak berpartai setelah dipecat dari PDI-Perjuangan.
“Sementara nanti anak ingusan nanti jadi (bagian dari) Dewan Pembina Golkar. Kalau itu terjadi, betapa memalukannya Partai Golkar bisa diacak-acak,” ujar Ikrar.
Kadin, kata Ikrar, belum tentu menjadi target terakhir yang akan diobok-obok oleh kubu Jokowi. Organisasi lain yang dianggap berseberangan dengan penguasa juga bisa bernasib serupa.
"Ada keinginan dari Jokowi untuk mengusung Gibran sebagai presiden di 2029 nanti. Sekarang tergantung apakah Aburizal Bakrie mampu mengangkat Jokowi jadi ketua atau pembina Partai Golkar,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan sepakat kudeta terhadap Arsyad sarat kepentingan politik. Ia menduga Arsyad dilengserkan lantaran pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.
“Dan Anin dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, sementara kalau Kadin masih dikuasai Pak Arsyad, cenderung merugikan pemerintah pusat nantinya,” ujar Yusak kepada Alinea.id.
Konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Jokowi dan Prabowo, menurut Yusak, kemungkinan tak akan hanya berhenti di Kadin. “Apalagi masih ada bau-bau Ganjar Mahfud yang lain lagi. Apalagi, (konflik) PKB-PBNU juga belum selesai,” ujar Yusak.
