Arsul Sani: Mukernas PPP Muktamar Jakarta ilegal dan liar

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan diselenggarakan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta disebut ilegal. Tak hanya itu, kelompok PPP kubu Djan Faridz yang akan menggelar Mukernas tersebut pun juga dibilang liar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani. Menurut Arsul, kelompok Djan Fariz telah memalsukan stempel partai, kop surat dan menggunakan lembaga partai secara tidak sah. Tak hanya itu, Arsul juga menyebut PPP kubu Djan Faridz tidak memiliki kedudukan baik secara hukum, kelembagaan maupun sosial. 

“Karena secara hukum sudah jelas, putusan MA (Mahkamah Agung) dan MK (Mahkamah Konstitusi) mengakui kepengurusan sah adalah yang di bawah Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekjen Arsul Sani," kata Arsul di Jakarta pada Senin, (12/11). 

Secara kelembagaan, menurut Arsul, tidak ada lembaga negara atau pemerintah yang mengakui kelompok Muktamar Jakarta atau kubu Djan Faridz sebagai pengurus PPP yang sah. Lembaga seperti Kemenkumham, KPU, dan Bawaslu mencatat kepengurusan PPP yang sah merupakan kelompok Muktamar Surabaya atay kubu Romy. 

“Ini terdaftar dan diakui secara sosial,” sebutnya. 

Jika kelompok Djan Faridz tetap menggelar Mukernas, Arsul mengatakan, pihaknya tak akan segan-segan bakal memperkarakannya secara hukum. 

Selain itu, Arsul pun mengingatkan agar kelompok Djan Fariz tidak lagi menggunakan alasan untuk menyelamatkan partai dari ancaman ambang batas atau parliamentary threshold sebesar 4 persen untuk bisa mengisi kursi di DPR RI. 

Lebih lanjut, Arsul mengatakan, saat ini kelompok PPP Muktamar Jakarta hanya tinggal segelintir orang saja. Sebagian besar pengikut dari kubu Djan Faridz telah bergabung dengan PPP Muktamar Surabaya, baik sebagai pengurus maupun calon legislatif di berbagai tingkatan. Karena itu, Arsul meminta agar PPP kubu Djan Faridz tidak lagi mengklaim sebagai DPP PPP. 

Meski demikian, Arsul mengatakan pihaknya membuka diri kepada kelompok PPP kubu Djan Faridz untuk islah. Pihaknya sampai saat ini masih menunggu komunikasi dari kelompok PPP Muktamar Jakarta. Arsul pun mengingatkan agar tidak membuat ulah lagi dengan berbagai kegiatan mengatasnamakan PPP.

"Kalau sisa-sisa kelompok DF (Djan Faridz) mau islah, kami persilakan mereka bersilaturahim. Namun tidak usah membuat forum-forum ilegal seperti Mukernas,"ujarnya.