Manuver politik dua kubu elite Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) vs Moeldoko kini memasuki babak baru. Keduanya tak lagi berebut legetimasi dan simpati publik dengan menghadirkan fakta-fakta hukum, melainkan berebut tuah sejumlah politisi senior melalui sejumlah pertemuan dengan mereka.
Kemarin, Minggu (14/3), Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat AHY bertandang ke kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut, AHY membicarakan isu-isu terkini dan masalah kebangsaan.
AHY mengaku, berterima kasih atas kesediaan JK menerima dirinya dan para pimpinan Partai Demokrat. Dia menganggap, ini bagian dari hubungan sejarah politik Partai Demokrat dengan JK.
Terkait permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat akhir-akhir ini, JK berpesan, agar AHY dan pimpinan Partai Demokrat bersabar. JK pun menceritakan, Partai Golkar juga pernah mengalami hal serupa.
"JK berpesan agar terus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh nasional lainnya," bebernya.
Sementara Ketum Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara, Moeldoko disebut-disebut bertemu Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum lama ini, dalam upaya mencari dukungan dan berebut legitimasi partai.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief mengkritik keras pertemuan itu dan disebutnya sebagai politik adu domba.
"Semua ngerti ini mau adu domba SBY dan Ibu Mega, mau adu domba Pak Jokowi dan Ibu Mega. Padahal kita tahu Ibh Mega punya sikap keras bagi yang mengkudeta partai," cuit @AndiArief_ID, Senin (15/3).
Merespons hal itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyebut semua daya pasti diupayakan kedua kubu untuk menang, termasuk berebut pengaruh sejumlah politikus senior.
"Konflik Demokrat memasuki babak baru. Kemarin dua kubu terlihat berebut opini dan simpati publik, kini beralih ke elite. Kalau sudah begini, publik mulai dinilai tak penting, tapi elite lah yang dinilai menentukan," kata Adi dihubung Alinea hari ini.
Menurut dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini, kedua kubu akan terus melakukan manuver politik model demikian, hingga akhirnya muncul putusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Persis. Berebut tuah elite akan terus dilakukan. Sambil perang narasi yang tak berkesudahan," singkatnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, ditetapkan sebagai ketua umum terpilih saat pemungutan suara terbuka dalam KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, 5 Maret 2021. Dia berhasil mengalahkan bekas Ketua DPR, Marzuki Alie.
Forum tersebut dipersoalkan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lantaran tidak memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) tentang KLB. Disetujui 2/3 DPD, 1/2 DPC, dan Majelis Tinggi Partai, misalnya.
Di sisi lain, Partai Demokrat kubu Moeldoko mengklaim, telah menyerahkan laporan hasil KLB ke Kemenkumham pada Selasa (6/3).