Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya mulai "membalas jasa" para pendukung kunci pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) di Pilpres 2024. Sejak gelaran pilpres berakhir, setidaknya sudah ada 9 nama pengusung Prabowo-Gibran yang diganjar jabatan komisaris di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN).
Belum lama ini, Wakil Ketua Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Simon Aloysius Mantiri ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, sedangkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesi (PSI) Grace Natalie dipercaya sebagai anggota Dewan Komisaris Mining Industry Indonesia (MIND ID). Grace sebelumnya juga diangkat jadi staf khusus Jokowi.
Politikus Partai Gerindra, Siti Nurizka Puteri Jaya ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, sedangkan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Condro Kirono sebagai komisaris independen PT Pertamina. Jokowi juga mengangkat staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Tsamara Amany sebagai komisaris independen holding PT Perkebunan Nusantara.
Jabatan empuk juga disebar untuk sejumlah kolega Jokowi. Joko Priyambodo, salah satu kerabat Jokowi, misalnya, didapuk sebagai Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik sejak 20 Mei 2024. Keponakan Jokowi, Bagaskara Arif menjabat sebagai manajer non-government relations PT Pertamina (Persero) sejak Maret 2024.
Pakar ilmu politik dari Universitas Airlangga (Unair) Ali Sahab mengatakan pembagian kursi komisaris BUMN ke sejumlah pendukung merupakan bagian dari politik balas budi Jokowi dan Prabowo. Publik semakin apatis terhadap praktik-praktik lancung semacam itu.
“Saya kira masuknya orang-orang partai ke BUMN orang awam sudah bisa melihat itu bagian dari bagi-bagi kue (kekuasaan),” kata Ali kepada Alinea.id, Jumat (14/6).
Tak hanya di tingkat nasional, pola serupa juga terjadi di daerah. Menurut Ali, loyalis-loyalis penguasa dari berbagai kalangan kerap kecipratan jatah kursi komisaris di BUMD. "Timses dijadikan komisaris,” imbuhnya.
Ini bukan kali pertama Jokowi bagi-bagi kursi komisaris untuk para loyalisnya. Sejak Pilpres 2014, Jokowi tercatat pernah membagikan 19 kursi komisaris BUMN untuk para petinggi kelompok relawan dan simpatisan dia.
Mereka yang kecipratan jatah kursi komisaris BUMN, semisal musikus Abdee Slank (PT Telkom), aktivis Fadjroel Rahman (PT Waskita Karya), aktivis buruh Andi Gani Nena Wea (PT Pembangunan Perumahan), Ketum Bara JP Viktor Sirait (PT Waskita Karya), dan Ulin Yusron (PT Pengembangan Pariwisata Indonesia).
"Mereka ditaruh di BUMN karena dari situ ada posisi dan anggaran yang bisa dipakai (untuk membalas jasa). Penunjukan mereka jelas bisa berdampak pada kinerja (BUMN) secara profesional," jelas Ali.
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor membenarkan bagi-bagi kue kekuasaan via kursi komisaris BUMN memang kian lazim. Itu tak sepenuhnya salah jika para loyalis Jokowi dan Prabowo kompeten sehingga bisa mendongkrak kinerja BUMN.
“Di sini yang perlu diperhatikan adalah track record yang memang setidaknya memiliki catatan, sekalipun bukan bidangnya, tapi bisa mengangkat performa (perusahaan),” ujar Firman kepada Alinea.id, Kamis (13/6).
Firman mencontohkan Dahlan Iskan dan Ignasius Jonan. Dahlan tercatat pernah menjabat sebagai CEO Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada periode 23 Desember 2009-19 Oktober 2011, sedangkan Jonan pernah menduduki kursi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada periode 2009-2014.
Menurut Firman, kedua BUMN itu berkembang saat berada di bawah kendali Dahlan dan Jonan. "Sosok-sosok tangguh seperti itu harusnya dicari presiden untuk diberikan mandat. Kepentingan bangsa harus didahulukan daripada kepentingan kelompok atau politik praktis,” ucapnya.
