Presiden terpilih Prabowo Subianto rampung mengaudisi calon menteri dan calon wakil menteri yang bakal duduk di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Selama dua hari berturut-turut, tepatnya pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10), Prabowo memanggil 108 tokoh secara bergiliran ke kediamannya di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dari 108 nama itu, tercatat ada 17 nama menteri dan wakil menteri yang masih menjabat di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Para menteri Jokowi yang dipanggi Prabowo itu, antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Keempat menteri itu akrab secara personal dengan Jokowi. Calon menteri lainnya yang juga dikenal sebagai orang dekat Jokowi ialah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni.
Analis politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Yoga Putra Prameswari menilai masuknya para loyalis Jokowi di jajaran calon menteri kabinet Prabowo-Gibran merupakan indikasi kuat Jokowi kembali ikut "cawe-cawe". Menurut dia, Jokowi ingin tetap berpengaruh di pemerintahan Prabowo-Gibran demi memastikan proyek-proyek besar dilanjutkan Prabowo.
"Semisal soal Ibu Kota Nusantara (IKN). Itu menjadi penting bagaimana Jokowi ingin memastikan Presiden terpilih akan melanjutkan proses pembangunan IKN. Karena kalau itu tidak dilanjutkan tentu itu akan menjadi Hambalang kedua dan bisa menjadi catatan hitam bagi Presiden Jokowi," kata Yoga kepada Alinea.id, Kamis (17/10).
Hambalang yang dimaksud Yoga ialah proyek kompleks olahraga bernilai hingga Rp2,5 triliun yang dibangun pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Proyek itu dimulai pada 2010 dan dihentikan pada 2011 karena terindikasi jadi proyek bancakan sejumlah elite politik dari Partai Demokrat.
Jokowi, menurut Yoga, tak mau IKN dan proyek-proyek raksasa yang ia inisiasi jadi barang rongsokan sebagaimana Hambalang kini. "Warisannya (IKN) bisa mangkrak dan akan menjadi olok-olokan sebagaimana Hambalang waktu zaman SBY," kata Yoga.
Indikasi keterlibatan Jokowi dalam format kabinet Prabowo-Gibran, lanjut Yoga, juga tercium dari janggalnya waktu pemanggilan para calon menteri. Lazimnya, para calon menteri diaudisi oleh presiden terpilih setelah pelantikan.
"Sebetulnya ini tidak lepas dari cawe- cawe Jokowi karena dia ingin memastikan dalam kabinet nanti itu Jokowi masih punya kontrol. Memastikan beberapa orang yang punya jejaring atau kedekatan dengan Jokowi masuk dalam kabinet Prabowo- Gibran," kata Yoga.
Kehadiran orang-orang kepercayaan Jokowi di kabinet Prabowo potensial menghadirkan beragam masalah. Yoga mencontohkan kemungkinan para menteri Jokowi itu tak loyal terhadap Prabowo atau loyalitasnya terbelah antara kepada Jokowi dan Prabowo.
"Kalau kemudian orang-orang loyalis Jokowi ini tidak loyal kepada Prabowo, sangat besar kemungkinan dia akan selesai atau kemudian di-reshuffle dan seterusnya. Kalau kemudian mereka shifting dan loyal kepada Prabowo, kemungkinan orang-orang ini akan dipakai oleh Prabowo," kata Yogi.
Yogi menilai para loyalis Jokowi akan dibiarkan menikmati kekuasan selama paling tidak satu tahun di dalam rezim Prabowo-Gibran. Sebagai penguasa, Prabowo tentunya tidak akan sudi anak buahnya terus menghamba pada Jokowi.
"Pada fase-fase awal, Prabowo akan masih mengikuti beberapa permintaan dari Jokowi sebagai bentuk balas budi dalam pilpres kemarin. Tetapi, setelah setahun kemudian, saya rasa anasir-anasir Jokowi akan disingkirkan oleh Prabowo," kata Yogi.
Analisis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak sepakat pengaruh Jokowi sangat kental dalam penentuan menteri kabinet Prabowo-Gibran. Selain menjaga warisan pemerintahannya, Jokowi juga menempatkan orang-orangnya demi memastikan keamanan keluarganya pascalengser.
"Jokowi berkepentingan Gibran dan keluarganya aman secara politik dan hukum. Sejak awal, sudah beredar luas rumor bahwa Jokowi minta Listyo Sigit tetap dipertahankan sebagai Kapolri dan Tito Karnavian sebagai Mendagri," kata Zaki kepada Alinea.id, Jumat (18/10).
Menurut Zaki, Jokowi bakal berupaya memastikan Gibran diberi peran besar dan tidak hanya sebagai ban serep dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia mewanti-wanti agar Prabowo berhati-hati terhadap manuver loyalis Jokowi yang mungkin punya agenda lain di dalam pemerintahan.
"Prabowo harus bijaksana menggunakan matematika politiknya untuk menjaga soliditas pemerintahannya. Supaya tidak menimbulkan kesan buruk, baiknya Jokowi benar-benar pulang kampung. Mandeg pandito ratu. Jika terus beredar di Jakarta, apalagi benar-benar mengetuai Wantimpres seperti isu yang santer terdengar, maka potensi konflik dan loyalitas ganda mungkin saja terjadi," kata Zaki.
