Presiden Jokowi Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menghentikan dan membatalkan segala proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur di tengah naiknya harga BBM. Jokowi juga diminta untuk mengalihkan dana IKN untuk mensubsidi masyarakat.
Terlebih, kenaikan harga BBM menyebabkan salah satunya adalah kenaikan otomatis harga bahan pokok di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur. Tak hanya itu, kucuran dana ke IKN justru hanya menguntungkan para oligarki.
"Jika dana tersebut terus dikucurkan untuk megaproyek IKN hanya akan menguntungkan oligarki penguasa lahan dan mengongkosi pelanggaran hak asasi manusia di sana," kata Koordinator Forum Himpunan Kelompok Kerja 30 di Kutai Timur, Buyung Marjo dalam keterangannya kepada Alinea.id, Kamis (8/9).
Menurut Buyung, pada 2022 Indonesia menganggarkan belanja BBM sebesar Rp502 triliun atau 2,5 kali lipat lebih tinggi dari anggaran 2021 sebesar Rp188 triliun. Namun, kata dia, di tengah kondisi yang terjadi saat ini Jokowi tetap melangsungkan pembangunan mega proyek IKN di Kaltim.
Buyung mengatakan, selama ini megaproyek IKN bukan hanya sudah membungkam dan merampas ruang hidup dan makam-makam keramat masyarakat adat Suku Balik, tapi juga telah menguntungkan para penguasa lahan.
Mengutip laporan Ibukota Baru Buat Siapa (2019), Buyung mengatakan, di atas 256 ribu hektar luas IKN terdapat 162 konsesi mulai konsesi komersil kehutanan, perkebunan, sawit hingga batubara dimiliki oleh para oligark. Seperti Hashim Djojohadikusumo, saudara kandung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sukanto Tanoto, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marivest) Luhut Panjaitan hingga Reza Herwindo (anak mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto).
"Selain itu megaproyek IKN juga akan menguras dana publik yang berada dalam APBN. Padahal, dana ini seharusnya digunakan untuk kebutuhan rakyat, terutama dimasa genting seperti saat ini, saat terjadi kenaikan harga energi," ucapnya
Lebih lanjut Buyung menegaskan, pada sidang paripurna untuk membahas Rancangan APBN 2023, Presiden Jokowi menyebutkan, mega proyek IKN akan menggunakan dana yang berasal APBN untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sebesar 19% dari total ongkos pembangunan 486 triliun rupiah. Artinya, akan ada 97 triliun rupiah dana yang berasal dari APBN untuk mega proyek ini.
Menurut Buyung, kebijakan ini jelas semakin memperparah krisis yang dihadapi oleh masyarakat salah satunya akibat kebijakan untuk menaikan harga BBM. Melihat dari kebutuhan belanja BBM tahun 2022 maka dengan kesediaan anggaran sebesar 97 triliun rupiah ini justru dapat mengurangi belanja negara untuk BBM sebanyak hampir 20%.
Sebagai simulasi, kata dia, jika dari besaran 19% dari total APBN yang akan digunakan adalah Rp97 triliun itu jika dibelanjakan untuk BBM jenis Pertalite dengan harga Rp10.000/liter, maka akan tersedia 9,7 miliar liter Pertalite. Dengan jumlah yang sebanyak ini jika dibagikan kepada 273,5 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini maka masing-masing penduduk mendapatkan 34,5 liter secara gratis, ini setara dengan mengisi tangki bahan bakar sepeda motor Honda Merk Supra sebanyak 8-9 motor.
Sedangkan, jika 9,7 miliar liter Pertalite dibagikan kepada seluruh penduduk Kalimantan Timur yang berjumlah 3.849.832 jiwa, masing-masing orang mendapatkan 2.519,60 liter.
"Sehingga jika masing-masing penduduk Kalimantan Timur menggunakan sepeda motor dengan penggunaan Pertalite rata-rata 4 liter/hari maka dalam waktu 1,7 tahun mereka dapat mengendarainya secara gratis, bebas tanpa mengeluarkan uang BBM," ucapnya.
