Bedah visi ekonomi Jokowi-Maruf Vs Prabowo-Sandi

Memasuki masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2019, isu ekonomi menjadi salah satu hal krusial yang menjadi pembahasan tim kampanye calon presiden dan calon wakil presiden.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Juliari P. Batubara mengatakan, sejak awal menjabat sebagai presiden, Jokowi fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas.

Meski di tengah kondisi ekonomi global yang sulit, pembangunan infrastruktur untuk konektivitas tersebut akan tetap dilanjutkan.

"Ke depan tentunya pembangunan konektivitas infrastuktur ini akan kita lanjutkan. Artinya, pak Jokowi dan tim yakin bahwa dengan meningkatnya liabilitas kita di infrastruktur akan menambah dampak positif pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam Seminar Nasional Membedah Visi Ekonomi Capres 2019 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (12/11).

Sementara itu, lanjut Batubara, visi ekonomi pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Maruf akan memfokuskan investasi sumber daya manusia (SDM).

"Namun program atau visi ekonomi ke depan akan sedikit bergeser. Dari fokus ke infrastruktur setelah yang kita capai saat ini, pak Jokowi akan memulai investment besar-besaranan di sisi human capital," lanjutnya. 

Hal ini menurutnya, sangat berkorelasi dengan program-program lainnya seperti edukasi, vokasi serta memperbaiki SDM.

"Jadi sangat berkorelasi antara visi ekonomi pak Jokowi, invest human capital tentunya dengan program-program education, vocational, dan tentunya utuk memperbaiki SDM ini bukan hanya tugas pemerintah. Tapi juga harus tanggung jawab industri," jelasnya.

Selain itu, visi Jokowi-Maruf juga mengenai manajemen ekonomi makro dan mikro. "Tantanganya proyek infrastruktur untuk konetivitas, dari segi menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia dalam jangka makro fokus kita, membenahi current account defisit (CAD) kita di APBN 2019, dan kredibilitas di market, terakhir mulai invest lebih serius di market capital," jelas Batara.

Sebaliknya, Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said menyoroti lima titik rawan permasalahan. 

"Pertama kemiskinan dan kesenjangan, kedua pekerja kondisi rentan, ketiga oligarki ekonomi mendominasi, keempat struktur PDB tidak kokoh dan terkahir ketergantungan eksternal menguat," papar Said pada kesempatan yang sama.

Menurutnya, ada beberapa gagasan pokok untuk menata ekonomi Indonesia. Salah satunya menerapkan instituional-inclusion policy dengan mendorong sinergi BUMN dan swasta untuk memperbesar daya dukung investasi dan mesin pertumbuhan.

"Dengan cara memanfaatkan secara maksimal seluruh pelaku ekonomi baik APBN, BUMN, swasta, koperasi dan UMKM dengan menata peran terbaik," ujarnya.

Selanjutnya, menata ulang desain kebijakan dan zona industri serta memperbanyak kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus untuk membangun pusat-pusat industri.

Kemudian, menjadikan UMKM sebagai Locus-Economic Policy dan pemberdayaan UMKM secara komprehensif.

"Semestinya kita memfungsikan Bulog sebagai badan penyangga untuk stabilitas harga pangan dan mempercepat pembangunan energi baru dan terbarukan, sambil terus mengejar ketertinggalan dalam pembangunan energi berbasis fosil," jelasnya.

Selanjutnya, memaksimalkan peran ekonomi dan industri kreatif seperti turisme, craftsmanship, seni dan budaya dan mendorong pertumbuhan industri halal.

"Infrastuktur, fiskal dan menjaga independensi otoritas moneter dengan memperkuat koordinasi dan harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter tak luput dalam menata ekonomi Indonesia," jelas Said.

Lebih lanjut, Said menyebut ada beberapa hal dalam menyehatkan iklim ekonomi politik yaitu dengan cara membangun budaya kepemimpinan dan organisasi yang mengutamakan integritas dan kompetensi.

Selain itu, mengembalikan asas teknokrasi dalam pengurusan ekonomi nasional (dan penegakan hukum) serta menjamin kepastian dan stabilitas kebijakan untuk memberi kenyamanan bagi para pelaku ekonomi.

Mengalokasikan dana publik untuk membiayai partai politik sebagai jalan mencari solusi fundamental dari persoalan korupsi politik

Terkahir, menyelesaikan program pembangunan sistem “Single Identity Number”, secepat-cepatnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kajian Makroekonomi, LPEM UI Febrio N. Kacabiru mengatakan siapapun pemerintahannya akan mengalami hal yang kesulitan lantaran booming komoditas telah berakhir. Hal itu mengakibatkan tekanan pada pertumbuhan ekonomi. 

"Namun kami sampaikan bahwa pemerintah Jokowi juga harusnya tidak terlena oleh booming komoditas. Semua pemerintah nantinya yang menang, booming komoditas bukan sesuatu pertumbuhan yang sustainable," kata Febrio.

Menurutnya, perlu diperhatikan pada hal yang lebih kepada produktivitas. Bukan hanya mengambil saja, lalu mengekstrak, menjual dan mengekspor. 

"Seandainya di negara ini tidak ada politik dan seandainya di negara ini politiknya ramah," pungkas dia.

Berikut ringkasan program ekonomi Capres-Cawapres:

Jokowi-Maruf Amin
1. Infrastruktur dan konektivitas: Pembangunan infrasturktur akan lebih ditingkatkan untuk mendorong ekonomi

2. Peningkatan kualitas SDM: Investasi sumber daya manusia terutama di sisi pendidikan, vokasi, dan lainnya.

3. Manajemen makroekonomi: Pembenahan defisit transaksi berjalan (CAD) dan kredibilitas market global.

Prabowo-Sandi:
1. Menghidupkan Indonesian coorporation: Sinergi BUMN dan swasta untuk memperbesar daya dukung investasi dan mesin pertumbuhan.

2. Peran teknokrat: Membangun fundamental ekonomi

3. Meningkatkan pemberdayaan UMKM: Menjadikan UMKM sebagai Locus-Economic Policy secara komprehensif.

4. Menekan impor pangan dan energi: Menjaga stabilitas devisa 

5. Memaksimalkan Industri Kreatif:  Tourisme, craftsmanship, seni dan budaya serta mendorong pertumbuhan industri halal.

6. Menyehatkan iklim ekonomi: Membangun budaya kepemimpinan dan organisasi yang mengutamakan integritas dan kompetensi.

7. Pembenahan pembiayaan dana Parpol: Mengalokasikan dana publik untuk membiayai partai politik sebagai jalan mencari solusi fundamental dari persoalan korupsi politik.

8. Pembenahan infrastruktur dan moneter: Penciptaan lapangan kerja dan menjaga prudensi kebijakan ekonomi mikro maupun makro.