BEM UI ancam aksi besar-besaran tolak tunda Pemilu 2024

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Bayu Satria Utomo menyatakan pihaknya akan membuat sebuah aksi besar-besaran apabila wacana penundaan Pemilu 2024 terus bergulir. Tak hanya BEM UI, kata Bayu, BEM seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama.

"Jadi itu yang menurut saya akhirnya ini (isu tunda pemilu) adalah momentum untuk membuat satu dentuman besar dari mahasiswa. Dan saya rasa ini adalah isu bersama yang dimana juga perlu kita perjuangkan bersama untuk kebaikan Indonesia," kata Bayu dalam webinar Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi secara daring pada Minggu (27/3).

Bayu mengatakan, isu penundaan pemilu merupakan isu bersama yang menggerakan seluruh mahasiswa untuk bersatu. Apalagi, kata dia, selama ini mahasiswa cenderung diam. Diketahui, pergerakan mahasiswa besar-besaran terjadi saat DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Omnibus Law Cipta Kerja.

"Yang menurut kami, memang kalau wacana terus bergulir, bahkan  bukan hanya dari BEM UI, dari BEM seluruh Indonesia akan muncul satu dentuman besar dari mahasiswa yang selama ini tidak bersuara," ujar dia.

Menurut Bayu, wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden akan mengarah tindakan inkonstitusional. Dalam pandangannnya, mahasiswa menolak kedua wacana  tersebut karena hanya akan menguntungkan oligarki yang telah menguasai pemerintahan saat ini.

"Di mana, saat ini di dalam pemerintahan sudah banyak oligarki-oligarki yang menguasai pemerintahan. Jadi eksploitasi sumber daya alam menurut saya menurut akan semakin parah dengan adanya perpanjangan presiden. Karena pemerintahan kita saat ini dikuasai oligarki," tukas dia.

Dia menambahkan, dalam kajian BEM UI terkait isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, pihaknya menyoroti adanya potensi menuju kekuasaan absolut. Mengutip adagium klasik, "Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely, Bayu mengatakan, jika sebuah kekuasaan sudah absolut maka dengan sendirinya akan mutlak korupsi. 

"Jadi, saat sebuah kekuasaan itu sudah absolut, maka dia corrupt absolutely. Jadi ini mengarah pada hal-hal korup yang kemudian akan menimbulkan ketidakstabilan dalam situasi sosial dan politik," pungkas Bayu.