Kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) diikuti aktivis kampus lainnya, termasuk Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyebut mantan Gubernur DKI itu juara umum lomba "Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan". Belakangan muncul pula kritik serupa dari Ketua BEM Malang Raya Zulfikri Nurfadhilla yang menyebut ucapan yang keluar dari Istana omong kosong belaka.
Kritik BEM UI tersebut dinilai menjadi pemantik kritik kampus dalam menyikapi kebijakan pemerintah. "Dalam dunia aktivis itu ada pemantiknya. Satu orang kepal tangan perlawanan akan muncul kepalan tangan lain bermunculan. BEM UI memulai protes, kampus lain satu persatu bersuara serupa. Saut-sautan protes semacam ini sudah mendarah daging dalam dunia aktivis," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno kepada Alinea.id, Selasa (29/6)
Yang istimewa dari kritik BEM UI tersebut, lanjut Adi, karena Presiden diberi gelar "The King of Lip Service". "Ini makin viral karena mahasiswa langsung ‘dibina’ kampusnya di hari libur. Terkesan ada yang kebakaran jenggot," ungkapnya.
Menurut Adi, saat ini terjadi pergeseran arah gerakan dan kritik aktivis kampus, di mana mahasiswa tak lagi rajin turun ke jalan, teruma di masa pandemi. "Apalagi protes kali ini tak perlu mobilisasi massa ke jalan, cukup dengan karikatur dan meme diimbuhi dengan pernyataan pedas. Bikin kalimat sadis untuk jadi viral," bebernya.
Meski demikian, sambung dosen ilmu politik UIN Jakarta ini, substansi kritik terhadap pemerintah via media sosial memiliki kelemahan. "Cukup protes lewat medsos dengan karikatur dan meme. Mudah, simpel, dan viral. Meski secara substansi sebenarnya tak terlampau tajam. Secara substansi kritik BEM UI ini biasa saja. Sudah sering kita dengar soal isu UU ITE, pelemahan KPK, dan lainnya," terang Adi.
Sebelumnya, Sabtu 26 Juni 2021, BEM UI mengunggah posting berjudul “Jokowi: The King of Lip Service” atau "Jokowi: Raja Membual" melalui akun instagramnya. Buntut dari postingan itu, pengurus BEM UI dipanggil untuk bertemu Rektorat UI kemarin. Di dalam pertemuan tersebut, BEM UI diminta untuk menghapus postingannya. Namun pengurus BEM UI menolak menghapusnya.