Berebut takhta Golkar, Munas pun dipercepat

Sejumlah kader Partai Golkar mendesak agar Musyawarah Nasional (Munas) dipercepat untuk menentukan Ketua Umum baru. 

Hal itu datang lantaran mereka telah kecewa dengan keadaan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto.

Desakan tersebut masih terus bergulir dan diakui pula oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily. Kendati demikian, ia menegaskan ihwal waktu Munas sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, yakni setiap Desember.

"Nah, yang kami tahu, setidaknya yang perlu saya tegaskan sebagai Ketua DPP Partai Golkar saya tegaskan, Munas sebagaimana aturan, seperti tahun 2004, 2009, 2014 kita biasanya Desember. Maka seharusnya itu bulan Desember," tegas Ace di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/9).

Agenda Munas Partai Golkar selalu dilakukan pascasemua agenda nasional rampung. Termasuk setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober mendatang.

Berangkat dari itu, Ace mencurigai bahwa barisan yang mendesak Munas untuk dipercepat memilki tendensi politik tertentu. Mereka, kata Ace pasti memiliki target-target yang ingin dicapai, misalnya menjadi bagian instrumen daripada kekuasaan.

Hal tersebut sangat nampak terlihat. Misalnya, mengejar posisi menteri, pimpinan DPR, pimpinan MPR, dan sebagainya. Bagi Ace, dalam sudut pandang politik kemungkinan-kemungkinan sangatlah kuat.

"Karena sejatinya politik bagi sebagaian pihak adalah bagaimana menentukan posisi strategis untuk kemudian dijadikan sebagai instrumen kekuasaan dalam tujuan bagaimana ia dapat membangun atau mengaktualisasikan pemikiran dan gagasan politik mereka," tuturnya.

Persaingan

Menjelang Munas Partai Golkar, persaingan antara dua calon ketua umum (caketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo masih terus disiarkan dalam pemberitaan. 

Pendukung dua caketum tersebut bahkan nampak semakin panas dan saling percaya bahwa calon yang mereka dukung pantas untuk menduduki Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.

Terkait hal ini, Ace menanggapi dengan santai. Ace menuturkan, sejatinya dinamika atau riak-riak persaingan jelang Munas merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam internal Partai Golkar.

"Kami sudah teruji dengan itu semua. Itu biasa terjadi dalam dinamika Partai Golkar bahkan biasanya riak-riak itu sudah terjadi satu tahun sebelum Munas," kata Ace.

Bagi Ace hal itu telah menjadi bagian dari watak Partai Golkar yang demokratis lantaran sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan partai lain yang dinamikanya cenderung kecil.

Dinamika dalam sebuah partai politik, dikatakan Ace sebetulnya merupakan hal yang positif dan seharusnya memang ada. Adanya dinamika dalam internal Partai Golkar juga bisa membuat partai ini semakin eksis dalan konteks elektoral.

"Tentunya yang paling penting Partai Golkar akan tetap menjadi pembicaraan masyarakat. Dan karena itu pula ini membuat Partai Golkar selalu dibicarakan yang berefek kepada Golkar sebagai partai politik tentu akan selaku diingat," jelas Ace.

Hanya saja, diterangkan Ace keadaan ini harus direspons oleh kader-kader Partai Golkar secara bijak. Kader Partai Golkar harus dapat menyikapi setiap konflik internal yang ada sebaik-baiknya, mengubah hal itu menjadi efek positif.

Guna menghadapi konflik internal atau dinamika yang besar, Partai Golkar sendiri telah memiliki aturan main. Aturan tersebut sudah termaktub dalam AD/ART partai.

"Saya kira kalau partai tidak ada aturan main pasti yang akan terjadi konflik berkepanjangan. Nah, kami punya itu dan termaktub juga dalam AD/ART," urainya.

Lebih lanjut, menurutnya, dinamika yang ada dalam Partai Golkar nyatanya tidak pernah mengganggu suara politik dalam kontestasi. Kader-kader terbaik Golkar selalu terpilih dalam kursi-kursi penting di Tanah Air.

Jalang Munas Partai Golkar, Ace mengakui bahwa dualisme memang kerap terjadi. Sebagai contoh dualisme antara Jusuf Kalla (JK) dengan Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono. Akan tetapi, semua itu tidak menggerus eksistensi Partai Golkar di masyarakat.

"Posisi Partai Golkar waktu itu (era Aburizal Bakrie dan Agung Laksono) 6%. Prediksi banyak pengamat mengatakan, bahwa Partai Golkar ini kemudian akan menjadi partai medioker. Tapi alhamdulillah hasilnya 85 kursi kita dapat dan hari ini secara resmi mendapatkan posisi kedua sebagai pemenang Pemilu 2019," tegas dia.

Berangkat dari itu, ia berharap dinamika maupun konflik yang ada di Partai Golkar jangan terlalu didramatisasi.