Biang kerok kemunduran demokrasi Indonesia, ini kata Burhanuddin Muhtadi

Pandemi Covid-19 menambah pelik masalah demokrasi. Padahal, sebelum pandemi Covid-19 saja sudah banyak negara di dunia mengalami resesi demokrasi.

Setelah Covid-19 melanda, intensitas anti demokrasi semakin meningkat. Sebab, banyak pemakluman atau toleransi terhadap tindak pemerintah yang bertentangan dengan prinsip demokrasi atas dalih penanganan pandemi Covid-19.

Terkhusus di Indonesia, the Economist Intelligence Unit (EIU) telah menempatkan pada skor terendah dalam 14 tahun terakhir untuk kategori indeks demokrasi tahun 2020.

“Jadi, sudah parah sekali, Indonesia rapor merah di budaya politik dan kebebasan sipil, berkaitan dengan intoleransi, politik identitas, terutama sejak Pilkada DKI Jakarta, rating Indonesia drop,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi virtual, Kamis (7/10).

Umumnya, jelas Burhan, para ahli berpendapat elite sebagai penyebab kemunduran demokrasi di suatu negara. Di Amerika Serikat, jelas Burhan, biasanya dikaitkan dengan Donald Trump atau Erdogan bagi Turki.

Mereka, jelas Burhan, memang elite yang terpilih melalui mekanisme demokrasi. Namun, setelah terpilih justru banyak melakukan kebijakan dan aksi bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Para ahli juga menyalahkan elite terkait kemunduran demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, menganggap publik adalah benteng demokrasi. Misalnya, dengan masifnya narasi politik kartel dan oligarki.

“Itu yang biasanya disalahin adalah elite, tentu saja apa yang saya sampaikan tidak menafikan itu, bahwa elite memang punya kontribusi terkait kemunduran demokrasi,” tutur Burhanuddin.

Namun, kata dia, persoalan kemunduran demokrasi di Indonesia bukan hanya disebabkan para elite. Sebab, publik juga berkontribusi dalam kemunduran demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada 2018, mereka yang masuk kelompok illiberal (anti perbedaaan pendapat dan menganggap pengawasan DPR terhadap pemerintah tidak penting) jauh lebih besar dari publik daripada kalangan elite.

“Saya sedang tidak menekankan bahwa elite kita tidak sedang bermasalah, tetapi ternyata kita memiliki masalah baru bahwa demokrasi kita tidak ditunjang warga kita relatif tidak begitu liberal dalam melihat demokrasi,” ujar Burhanuddin.