Sejumlah elite Tim Kampanye Nasional (TKN) bakal bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor malam ini.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengungkapkan, para elite tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf pusat dan daerah (Tim Kampanye Daerah/TKD) bakal bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Selasa (2/7) malam ini.
Arsul mengungkapkan, pertemuan itu dilakukan Jokowi guna mengucapkan terima kasih kepada para tim pemenangan yang telah berkerja memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf sepanjang musim kampanye Pilpres 2019.
"Nanti malam baru dengan TKN dan TKD. Pimpinan TKN dan TKD. Kalau tadi malam kan dengan tim hukum paslon 01. Saya kira kalau yang pertemuan nanti malam itu tentu Pak Jokowi akan menyampaikan terima kasih lah ya sama tim pemenangan yang hampir 9-10 bulan melakukan kerja-kerja pemenangan," kata Arsul di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).
Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, Ketua Harian TKN Moeldoko. "Dan plus Sekjen-sekjen partai. Dan juga ditambah dengan ketua, sekretaris dan bendahara TKD dari 34 provinsi," katanya.
Pertemuan ini pun kata Arsul, tak menutup kemungkinan bakal menjadi kesempatan penjajakan para partai koalisi untuk mengatahui jatah masing-masing di kabinet, sebelum dibicarakan lebih serius oleh para ketua umum partai.
"Jadi apa kalau semua dapat kemudian ada pertanyaan masing-masing (jatah kursi) berapa. Kalau banyak lah nanti apa yang dari katakanlah non parpol bagaimana, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin pada saatnya akan dibahas ketika Pak Jokowi bertemu dengan ketua umum partai," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Tarik oposisi
Sementara itu, Arsul mengungkapkan bahwa Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tak menutup peluang kesempatan bagi partai oposisi untuk bergabung ke barisan Jokowi-Ma'ruf.
Kendati demikian, kata Arsul, tak semua partai bisa ikut lantaran dibutuhkan penyeimbang di DPR sebagai syarat dalam sistem demokrasi. Menurutnya, jangan sampai unsur pengawas pemerintah di parlemen hanya menyisakan satu partai saja.
"Kalau PPP katakan tidak mungkin kemudian katakanlah hanya menyisakan satu oposisi, misalnya PKS. Menurut kami itu tidak pas juga. Jadi kalau pun ingin bertambah ya paling banyak usul PPP ya satu saja, supaya check and balances-nya di parlemen itu suaranya masih nyaring," tuturnya.
Arsul berpandangan, oposisi adalah instrumen yang penting bagi demokrasi. Oleh karenanya ia menyarankan lebih baik cukup satu partai saja yang ditarik menjadi koalisi.
"Yang jelas tidak mungkin semua empat partai yang di sana itu masuk semua, atau hanya menyisakan satu saja," ujarnya. "Kami punya kesadaran oposisi ya check and balances di parlemen tetap perlu juga agar ada keberimbangan," sambungnya.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf ini pun mengatakan, sejauh ini memang belum ada kesepakatan antar partai koalisi terkait komposisi kabinet. Namun, Arsul mengatakan, itu semua akan diputuskan bersama dalam rapat kaolisi.
"Kalau saya ikuti beberapa partai (minta) tak perlu menambah. Nanti kita lihat ya apa kan kalau karakteristik di partai KIK ini kan semuanya musyawarah tidak ngotot. Jadi semua harus dimusyawarahkan. Didengar termasuk yang kursi di DPR-pun itu pun di dengar," ujarnya.
