BPN pastikan data tambahan 31 juta warga masuk DPT

Perwakilan Koalisi Adil Makmur mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan disahkan pada tanggal 15 Desember mendatang. Kedatangan perwakilan lima partai pengusung Prabowo-Sandiaga Uno itu dinyatakan sebagai bentuk pengawasan terhadap proses perbaikan DPT.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, peran Bawaslu sangat penting untuk mengawasi proses perbaikan DPT tersebut. Menurutnya dalam beberapa hari ke depan sampai penetapan DPT, penting memastikan agar tidak ada data yang tertinggal.

"Dalam beberapa hari ke depan ini KPU akan melalukan pleno menetapkan DPT menjadi DPT tetap karena hanya satu, dua dan selama ini tidak tetap terus. Masih ada waktu  dan karena itu kami berdialog dengan Bawaslu," kata Hinca di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Puluhan juta warga yang belum masuk DPT itu harus dipastikan karena akan memengaruhi suara dalam pesta demokrasi tahun depan.

"Hal yang paling utama adalah bagaimana agar pemilu ini terutama pemilu semuanya merasakan nyaman riang dan gembira, terutama juga terakhir kali tentang 31 juta DPT yang dilakukan oleh Kemendagri lewat Disdukcapil,” katanya.

Ditambahkan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, pihaknya tidak ingin adanya kecurangan yang membuat hasilnya banyak menimbulkan kekecewaan masyarakat. Ia berharap, dalam Pemilu nantinya dilandasi oleh kejujuran dan keadilan.

Adanya 31 juta data penduduk yang belum masuk DPT harus ditangani dengan sangat serius. Untuk itu, BPN mendorong agar KPU juga serius memasukkan jumlah tersebut ke dalam DPT selama perbaikan ini.

"Kenapa hal ini penting, karena 31 juta yang disodorkan Kemendagri ini mengagetkan kita semua.  Kami ingin memastikan bahwa penetapan DPT nanti yang kemungkinan akan dijadwalkan pada 16 Desember itu tidak membuka pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu," ungkapnya.