Budiman Sudjatmiko memastikan tidak ada pembahasan soal pengampunan isu penculikan tahun 1998 saat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Selasa (18/7). Budiman mengatakan, isu tersebut tidak dibahas sama sekali pada malam itu. Pembahasan isu ini sudah dilakukan dari sebelumnya.
“Tidak ada omongan (soal pengampunan isu penculikan),” kata Budiman kepada Alinea.id, Kamis (27/7).
Pertemuan politikus PDIP yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Raktat Demokratik (PRD) itu dan Prabowo berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Budiman menyebut, pertemuan itu memang mengundang banyak respons dari para pihak yang dikenal sebagai aktivis. Ada yang setuju, memaklumi, dan skeptis.
Respons itu merujuk pada pandangan para aktivis yang mulai gerah dengan isu penculikan ini sendiri. Sebab, isu tersebut bukan diselesaikan malah justru digunakan sebagai komoditas.
Maksudnya, isu penculikan semata hanya untuk menjatuhkan nama lawan politik tertentu, yang kerap terkait dengan Prabowo. Kemudian, digunakan sebagai bekal untuk kemenangan bagi tokoh seberang.
“Isu penculikan tidak diurus dengan benar dan selalu dijadikan komoditi setiap lima tahun,” ujar Budiman.
Budiman mengatakan pertemuan tersebut membahas masa lalunya yang dulu berhadapan dengan Prabowo.
"Saya sebagai orang yang pernah berhadapan dengan beliau, tadi bertemu dengan cara pandang ini, bangsa harus diselamatkan, demokrasi harus diselamatkan," ujar Budiman saat jumpa pers bersama Prabowo Subianto.
Perseteruannya dengan Prabowo, ia anggap sebagai masa lalu. Ia saat ini fokus memikirkan masa depan. Ia menilai bahwa sosok Prabowo merupakan salah satu orang terbaik yang layak didapatkan bangsa Indonesia.
“Kita berhutang kepada masa depan, bukan berhutang kepada masa lalu,” ujarnya.
Terkait isu tersebut, pendiri Keluarga Mahasiswa UKI yang berafiliasi pada Forkot (Forum Kota), Mangapul Silalahi menyarankan, Budiman Sujatmiko dan Prabowo Subianto harus segera mulai mengunjungi keluarga-keluarga korban pelanggaran HAM. Sudah satu minggu berpolemik soal Budiman dan Prabowo, saatnya ada gerakan maju menindaklanjutinya langkah politik kedua figur politik tersebut.
"Jangan cengeng! Ketimbang berpolemik pro kontra atas gagasan persatuan nasional, lebih baik para aktivis 98 segera bentuk komite Rekonsialsi Nasional dan mengatur agenda keliling Budiman dan Prabowo mengunjungi keluarga-keluarga korban," ujarnya.
Selama ini menurutnya, negara dan pemerintahan Jokowi sudah dengan susah payah bisa mengakui 12 kasus pelanggaran HAM dimasa Orde Baru.
"Memang belum memuaskan, tapi dibawah kepemimpin pemerintahan Jokowi, arah menuju rekonsiliasi sudah jelas. Untuk itu para kompatriot yang pernah berjuang bersama-sama tidak boleh hanya nonton, tapi harus segera bangkit bersama demi persatuan nasional, menjalankan proses rekonsiliasi yang sudah di pelopori Budiman Sujatmiko.
Demi persatuan nasional, menurutnya Komite Rekonsiliasi ini akan sangat membantu dan memberi kontribusi arah perjuangan rakyat bersama.
"Ini kerja berat tapi harus dimulai. Jangan sampai kita ribut bertengkar soal mempertentangkan pelanggaran HAM dengan keharusan untuk membangun persatuan nasional," ujarnya.
Tentu menurutnya pekerjaan besar dari rekonsilasi dan pembangunan persatuan akan berjalan seiring, simultan dan bertahap-tahap.
"Selain Budiman Sujatmiko dan Prabowo Subianto, saya juga siap mewakafkan diri untuk perjuangan ini. Saya berharap semakin banyak yang mewakafkan diri akan semakin kuat perjuangan ini," tegasnya.
