Meski berstatus sebagai eks narapidana kasus korupsi, Wali Kota Bekasi periode 2008-2012 Mochtar Mohammad kian serius mewujudkan niatnya untuk maju di Pilwalkot Bekasi 2024. Politikus PDI-Perjuangan itu bahkan sudah merilis 12 program andalan yang bakal ia garap jika ia memenangi kontestasi pilkada.
Belasan program itu antara lain, hibah ke koperasi tingkat rukun warga (RW) sebesar Rp100 juta per tahun, penyediaan ambulans untuk klinik di tingkat RW dan BPJS kesehatan gratis, bantuan lansia dan beasiswa yatim piatu, pelatihan tenaga kerja, serta pengentasan banjir dan perbaikan PDAM.
"Saya punya pengalaman, pernah jadi anggota DPRD Kota Bekasi, Wakil Wali Kota dan Wali Kota Bekasi. Jadi yakin sekali dapat mewujudkan program tersebut,” ujar pria yang akrab disapa M2 itu kepada wartawan di Bekasi, Jawa Barat, Mei lalu.
Saat ini, Mochtar sudah mendaftarkan diri sebagai bacalon Wali Kota Bekasi ke DPD PDI-P Jawa Barat. Selain merilis program, Mochtar juga sudah menyebar baliho pencalonan dirinya di ratusan titik di Kota Bekasi.
Meski begitu, langkah Mochtar untuk mendapatkan tiket dari PDI-P tak akan mudah. Pasalnya, DPC PDI-P Bekasi sudah mencalonkan pelaksana tugas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai kandidat. Seperti Mochtar, Tri juga kader PDI-P. Saat ini, Tri juga sudah mengantongi rekomendasi maju dari Partai Demokrat.
Tri sepertinya juga bakal mendapatkan restu dari DPP PDI-P. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan partainya bakal mengutamakan kader yang bersih dan tak punya rekam jejak buruk di bidang hukum.
"Kami tidak pernah mencalonkan seseorang yang mempunyai persoalan terkait aspek hukum dan moral karena ini peradaban yang kami bangun melalui politik," ujar Hasto seperti dikutip dari RRI, Selasa (2/7) lalu.
Jika PDI-P masih gamang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mantap mencalonkan Ketua DPC PKS Kota Bekasi Heri Koswara sebagai kandidat Wali Kota Bekasi. Surat tugas untuk anggota DPRD Jawa Barat itu sudah dirilis PKS sejak Maret 2024.
Berbasis hasil Pileg 2024, PKS muncul sebagai penguasa DPRD Kota Bekasi. Dari total 50 kursi yang tersedia, PKS meraup 11 kursi dan bisa mengusung calon wali kota sendirian. Parpol atau koalisi parpol harus memiliki minimal 20% kursi di DPRD untuk mencalonkan kandidat di Pilwalkot Bekasi.
PDI-P mengekor di posisi kedua dengan 9 kursi, diikuti Golkar (8 kursi), Gerindra (6 kursi), Partai Amanat Nasional (5 kursi) dan Partai Kebangkitan Bangsa (5 kursi). Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sama-sama mengoleksi 2 kursi.
Selain Mochtar, Tri, dan Heri, sejumlah nama lainnya juga beredar di bursa kandidat Pilwalkot Bekasi, semisal Ketua DPC PPP Kota Bekasi Gus Sholihin, politikus PAN Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, anggota DPRD Jawa Barat dari Golkar Ade Puspitasari, dan politikus Golkar Novel Saleh Hilabi.
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan memprediksi bakal ada tiga poros koalisi di Pilwalkot Bekasi. Selain poros yang dimotori PKS dan PDI-P, poros koalisi Gerindra dan PKB juga potensial bertahan hingga akhir.
"Tetapi, yang akan bertarung sengit adalah poros PKS dan PDI-P. PKS sebagai penguasa DPRD Kota Bekasi memiliki modal kuat memenangkan pertarungan Pilwalkot Bekasi," kata Yusak kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
Meskipun belum punya calon, PKB dan Gerindra sudah resmi berkoalisi di Pilwalkot Bekasi. Gabungan kedua parpol itu sudah punya kursi yang cukup untuk mencalonkan sepasang kandidat. Koalisi sudah terbangun sejak Mei 2024.
Adapun dari sisi figur, Yusak melihat Mochtar punya modal popularitas yang cukup menjanjikan sebagai kandidat wali kota. Mochtar kemungkinan hanya bisa disaingi Tri dan Heri. "Walaupun popularitas itu tidak menjamin kemenangan," imbuh dia.
Hasil survei lembaga Timur Barat Research Center (TBRC) yang dirilis Juni lalu menunjukkan Mochtar sebagai kandidat terkuat di Pilwalkot Bekasi dengan elektabilitas 39,4%. Tri berada di posisi kedua dengan tingkat keterpilihan 20,2%, diekor Ade Puspitasari (10,8%), Sigit Purnomo (8,3%), dan Heri Koswara (5,1%).
Namun, hasil berbeda ditunjukkan sigi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis beberapa hari lalu. Pada survei SMRC, Tri bercokol di puncak dengan elektabilitas sebesar 37,5%, diikuti Heri (17,9%), Mochtar (11,2%), Ade Puspitasari (5,9%), dan Abdul Rozak (4,3%).
Terlepas dari banyaknya figur yang muncul, Yusak menilai Pilwalkot Bekasi merupakan medan pertarungan politik yang hampir serupa dengan pertarungan Pilgub Jakarta. Menurut dia, kandidat-kandidat yang mampu menawarkan program-program rasional potensial memenangkan pertarungan.
"Jadi, kandidat harus mampu memberikan program-program solutif terhadap problem yang dihadapi warga Bekasi, seperti masalah infrastuktur dan transportasi publik yang nyaman, kemudian juga kemacetan dan sebagainya," ucap Yusak.
