Cak Imin minta KPU laksanakan tahapan Pemilu 2024 sesuai jadwal

Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melaksanakan agenda pemilihan umum (Pemilu) 2024 sesuai jadwal.

Hal ini menyusul adanya wacana penerapan sistem proporsional tertutup yang dikhawatirkan akan berdampak pada rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024.

"PKB meminta KPU untuk konsisten melaksanakan seluruh agenda-agenda pemilu yang telah ditetapkan, baik jadwal, rencana tahapan-tahapan, bahkan anggarannya. Itu semua harus berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi agenda nasional kita," kata Cak Imin dalam keterangan pers usai pertemuan delapan partai politik (parpol) di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (8/1).

Pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah ketua umum parpol, di antaranya Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, juga Cak Imin.

Dalam pertemuan tersebut, delapan parpol menyatakan sepakat menolak penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024. Kesepakatan bersama dan pernyataan sikap tersebut disampaikan Airlangga Hartarto, mewakili kedelapan parpol. Cak Imin menyatakan pihaknya mendukung kesepakatan tersebut.

"Semua yang disampaikan Ketum Golkar adalah kesepakatan bersama, dan tentu PKB mendukung sepenuhnya," ujar Cak Imin.

Penolakan tegas juga datang dari Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas. Menurut dia, pesta demokrasi lima tahunan yang sudah berjalan seharusnya menjadi semakin baik, bukan mengalami kemunduran.

Dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh para caleg dan parpol yang mengusungnya, Zulhas menekankan agar penyelenggaraan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

"Kita menolak keras kalau ada wacana balik mundur menjadi tertutup. Kita ingin agar tahapan ini berjalan sesuai dengan jadwal, dan partai politik sudah bekerja, caleg-caleg sudah mulai disusun, bayangkan kalau kita akan mundur lagi," kata Zulhas.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, pihaknya juga menyepakati poin-poin penolakan penerapan sistem proporsional tertutup. Menurutnya, hal ini akan membuat sistem pelaksanaan pemilu mengalami kemunduran.

Ahmad menilai, penting untuk menegakkan penerapan sistem pemilu agar tidak berdampak pada munculnya isu lain seperti penundaan pemilu. Ia meyakini, pemilu akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

"Ini kita juga berharap, mari kita sudahi berbagai keraguan terkait dengan wacana-wacana, apakah itu penundaan pemilu. Sehingga kita firm, bahwa Insya Allah pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tutur Ahmad.

Ditambahkan Ahmad, pihaknya berharap agar para penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP, dapat melaksanakan tahapan pemilu secara profesional, independen, jujur, dan adil. Hal ini penting dilakukan agar rakyat merasa puas dengan rangkaian tahapa penyelenggaraan Pemilu 2024.