Charta Politika: 63,1% responden setuju Jokowi reshuffle kabinet

Survei nasional lembaga survei Charta Politika menyebutkan, 63,1% responden menyatakan setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, ada selisih yang cukup besar terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat dan kinerja menteri.

Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong cukup baik, berada pada angka 68.4%. Sementara, hanya 53.5% responden menyatakan puas dengan kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Lebih lanjut, responden ditanya soal setuju atau tidaknya mereka jika Jokowi kembali melakukan reshuffle kabinet. Temuan survei menunjukkan, 63,1% responden setuju jika Jokowi melakukan reshuffle. Hanya 24,3% responden memilih tidak setuju dan 12,7% responden tidak menjawab atau tidak tahu.

"Kalau kita membaca persepsi publik, memang dukungan atau dorongan dari publik untuk adanya reshuffle sangat besar," ujar Yunarto dalam keterangan pers yang disiarkan di akun YouTube Charta Politika Indonesia, Senin (13/6).

Yunarto menambahkan, temuan ini dapat menjadi catatan terkait reshuffle kabinet untuk menghadirkan orang-orang yang mendukung kerja-kerja pemerintahan, yang kinerjanya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

"Ketika kemudian reshuffle dilakukan, ini berpotensi sebagai faktor pendorong meningkatnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi, dengan catatan reshuffle didasarkan pada kebutuhan kinerja," tambah Yunarto.

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin mengalami kenaikan, yaitu dari 62,9% di bulan April 2022 ke 68,4% di bulan Juni 2022. Ada tiga wilayah tertinggi yang menyatakan kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat, yaitu wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, wilayah Bali, NTB dan NTT, serta wilayah Jawa Timur.

Survei ini dilaksanakan pada 25 Mei hingga 2 Juni 2022 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±(2.83%) pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini juga menyajikan tren dari data hasil survei-survei nasional yang pernah dilakukan Charta Politika Indonesia sebelumnya.