Usai memastikan satu kursi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat (Jabar) 1, Atalia Praratya digadang-gadang bakal maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2024. Sejak November 2023, istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu sudah mendapatkan surat tugas untuk maju di pilkada dari Golkar.
"Jadi saya sudah menerima sprint (penugasan) dari Partai Golkar untuk maju pilwalkot. Adapun mengenai jadi atau tidak, kami menyepakati atau tidak, kami belum mendiskusikan lagi," kata Atalia kepada wartawan di Bandung, Jabar, Sabtu (30/3) lalu.
Pada Pileg 2024, Atalia menang telak di dapil yang meliputi Kota Bandung dan Cimahi. Hasil rekapitulasi KPU menunjukkan Atalia meraup 234.065 suara, mengungguli kandidat petahana seperti kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa (131.455) dan rekan separtai Atalia di Golkar, Nurul Arifin (63.203).
Tak hanya Atalia, Golkar juga bakal menurunkan sejumlah peraih kursi DPR di gelanggang pilkada. Pada Pilgub Banten, Golkar telah menyiapkan mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany sebagai kontestan.
Seperti Atalia, raihan suara Airin di Pileg 2024 juga cukup fantastis. Dari dapil yang meliputi Kota Tangerang, Tangsel, dan Kabupaten Tangerang, Airin meraup mengantongi 302.878 suara. Pada tingkat nasional, Airin termasuk dalam jajaran lima besar caleg dengan raupan suara terbesar.
Pada pilgub yang sama, nama politikus PDI-Perjuangan (PDI-P) Rano Karno juga muncul di bursa kandidat. Pada Pileg 2024, caleg petahana DPR RI itu memperoleh 149.397 suara. Sebelum jadi anggota DPR RI, Rano pernah jadi Gubernur Banten pada 2014-2016.
Di Ogan Komering Ilir (OKU) Timur, caleg DPR terpilih Beni Defitson diusung Golkar untuk maju Pilbup OKU Timur pada November 2024. Sebelum melenggang ke Senayan, Beni sudah 4 periode terpilih jadi Ketua DPRD OKU Timur. Ia juga menjabat Ketua DPD Golkar OKU Timur dan juga Ketua Karang Taruna OKU Timur.
Analis politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menganggap wajar jika parpol-parpol meng-endorse caleg DPR RI terpilih supaya maju sebagai kandidat di pilkada berbagai daerah. Selain mendapat kandidat dengan elektabilitas mumpuni dan jejaring politik yang teruji di daerah, parpol juga tak akan rugi kehilangan kursi di DPR RI.
"Kursi partai kan tidak akan hilang, bisa di-PAW (pergantian antar waktu). Sehingga keuntungan bagi partai bahwa partai mendapatkan kursi legislatif. Sebagai imbalannya, partai akan memberikan rekomendasi pada tokoh yang bersangkutan maju pilkada," kata Kunto kepada Alinea.id di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Strategi mengusung caleg terpilih dari pileg ke arena pilkada, menurut Kunto, merupakan siasat partai untuk mendapat dua "lapak" sekaligus dalam satu musim politik. Selain mengamankan kursi anggota DPR RI, parpol juga memperkuat peluang untuk memenangkan Pilkada Serentak 2024.
Ia menerka kesepakatan antara kandidat dan parpol terbangun jauh sebelum pencoblosan. Parpol menjanjikan rekomendasi untuk maju ke pilkada setempat dengan syarat sang kandidat memenangkan kursi DPR RI untuk parpol.
"Menurut saya, ada dua kepentingan. Kepentingan si calon yang kemudian dikompromikan supaya win-win solution. Jadi, kalau calonnya hanya ingin mengincar pilkada doang, enggak mau bertarung di pileg, ya, pasti partainya malas untuk kemudian memberikan rekomendasi untuk pilkada," ucap Kunto.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Budiman menerjunkan caleg terpilih di pentas pilkada merupakan pilihan realistis mengingat pendeknya waktu persiapan parpol menjelang pilkada. Pilkada bakal digelar November sementara parpol saat ini masih sibuk menggugat hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sekalipun sisi popularitas figur tetap menjadi yang dinilai. Tapi, ini karena waktu yang mepet sehingga mencalonkan caleg yang teruji di daerah dan terpilih. Ini jadi pilihan realistis. Apalagi, mereka sudah berhasil membangun basis massa," kata Budiman kepada Alinea.id, Selasa (2/4).
Penugasan di pentas pilkada, menurut Budiman, juga bisa dijadikan ujian loyalitas bagi para kandidat. Jika strategi ini sukses, parpol bisa "menang banyak", menjaga tambahan kursi DPR serta menempatkan kader-kader sebagai penguasa daerah.
"Jadi, mereka bisa mengukur bahwa mereka yang pertama ini punya basis massa atau suara. Jadi, ibarat kata semacam uji coba untuk mengukur keterpilihannya. Suara atau kursi DPR milik partai tidak berkurang karena bisa PAW," kata Budiman.
Budiman tak memungkiri ada risiko besar bagi kandidat melepas kursi di DPR. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXI/2024 mengamanatkan caleg terpilih yang maju pilkada setelah pelantikan mesti mengundurkan diri dari jabatan anggota legislatif.
"Putusan MK, begitu dia dilantik, harus mundur. Jadi, ada beberapa tokoh itu mulai berpikir lagi. Maksudnya mengejar sesuatu yang tidak pasti sementara di kursi parlemen sudah pasti," ucap Budiman.
