Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklarifikasi terhadap surat Duta Besar Arab Saudi terkait kuota haji Indonesia yang menjadi alasan dibatalkannya keberangkatan jemaah calon haji 2021. Dalam surat itu, Dubes Arab Saudi Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi menyambaikan bahwa pernyataan Dasco di media massa tidaklah benar dan tidak dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi.
Menanggapi hal tersebut, Dasco menjelaskan kala itu dirinya ditanya oleh awak media mengenai vaksin Sinovac yang ditolak pemerintah Arab Saudi sebagai syarat untuk jamaah haji. Saat itu, Dasco menjawab agar jangan dahulu berbicara mengenai vaksin Sinovac yang ditolak oleh pemerintah Arab Saudi. Melainkan dipastikan terlebih dahulu jatah kuota haji pada 2021 ini.
"Karena kita mesti memastikan kita dapat kuota haji atau tidak karena info terbaru yang saya dengar bahwa kita enggak dapat kuota haji. Jadi mesti dipastikan dulu soal kuota haji tersebut," kata Dasco mengklarifikasi pernyataannya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengaku tidak bermaksud membuat kegaduhan. Ia hanya menekankan bahwa kepastian kuota haji lebih penting dibahas. "Karena informasi terbaru yang saya dapatkan itu Indonesia tidak mendapatkan kuota haji karena adanya pembatasan karena pandemi Covid-19," jelas dia.
Selaku Pimpinan DPR, Dasco kemudian berkomunikasi dengan banyak pihak termasuk dengan otoritas terkait soal perkembangan kuota haji ini. Sebab, 28 Mei 2021 adalah batas permintaan Pemerintah Indonesia untuk diberikan informasi dari pemerintah Arab Saudi tentang kuota haji untuk Indonesia yang belum ada kepastian.
Di sisi lain, lanjut dia, Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan banyak hal baik itu vaksinasi, persiapan catering bagi calon jamaah haji, pesawat, pemondokan dan lain sebagainya hanya dengan jangka waktu satu setengah bulan karena telah lewat dari batas waktu yang diminta Pemerintah Indonesia yaitu tanggal 28 mei 2021.
"Maka dari itu, saya mengapresiasi keputusan dari Menteri Agama Republik Indonesia yang mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji asal Indonesia. Di samping karena belum adanya informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi, juga secara tengat waktu tidak memungkinan bagi Indonesia memberangkatkan jamaah haji," jelas politikus Partai Gerindra ini.
Dasco menambahkan, terkait dengan keputusan kuota haji tahun ini adalah kewenangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Maka dari itu, dirinta meminta Dubes Essam untuk tidak merespon secara berlebihan terkait polemik ini.
"Cukup memastikan dan menyampaikan informasi resmi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan keputusan Pemerintah Kerjaan Arab Saudi dalam hal pelaksanaan ibadah haji tahun ini, di tengah pandemi Covid-19," pungkasnya.
