Dasco: RUU PDP dan KUHP jadi prioritas DPR untuk disahkan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut terdapat sejumlah rancangan-undang (RUU) yang saat ini berada pada pembicaraan tingkat pertama menjadi prioritas dalam pembahasannya pada Masa Persidangan V DPR. Dua di antaranya ialah RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

"Saya pikir ada beberapa undang-undang prioritas yang akan dinaikkan ke tingkat I untuk diparipurnakan, rencananya salah satu prioritas adalah UU PDP," ujar Dasco di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5).

Menurut Dasco, perbedaan pandangan antara DPR bersama pihak pemerintah soal lembaga terkait UU PDP ini sudah mendapatkan titik temu. Dengan demikian, DPR akan memaksimalkan masa persidangan kali ini agar UU PDP dapat segera disahkan.

"Terakhir sudah ada kesepakatan antara pimpinan Komisi I dan pihak pemerintah tentang lembaga yang terkait dalam UU PDP. Oleh karena itu, dalam masa sidang ini kita akan maksimalkan supaya UU PDP dapat disahkan menjadi undang-undang," tandasnya.

Terkait RUU KUHP yang menjadi sorotan publik karena sejumlah hal yang kontroversial, Dasco menyebutkan hal tersebut masih harus dibicarakan ke Komisi teknis yang melakukan pembahasan.

"Kalau RUU KUHP nanti saya harus cek dulu ke komisi teknis terkait dalam hal ini Komisi III DPR RI. Karena kalau misalkan pemerintah (Wamenkumham) bilang di Juni 2022 sudah dapat disahkan, inikan sudah Mei, lalu Juni waktunya terlalu mepet saya pikir," jelas politikus Partai Gerindra ini.

Namun demikian, terkait pembahasan kedua RUU tersebut, Sufmi Dasco menyebut sangat tergantung dengan pembahasan di komisi teknis terkait.

"Tetapi itu tergantung komisi teknis yang akan melakukan pembahasan. Soal perubahan draft itu nanti harus di cek ke komisi teknis, karena saya tidak terlalu mengikuti," pungkas dia.

Sebelumnya, Dasco mengatakan, pada Masa Sidang V, DPR akan berisikan sejumlah agenda strategis, yakni penuntasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) pada pembicaraan tingkat pertama, pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fisikal untuk APBN tahun anggaran 2023, antisipasi kebijakan dan ketahanan fisikal pada tahun 2022 untuk merespons perkembangan ekonomi global yang membebani keuangan negara, serta persiapan tahapan Pemilu 2024 yang sudah dimulai pada 2022 ini.

Pada Masa Persidangan V, lanjut dia, DPR bersama Pemerintah dan DPD akan menuntaskan pembahasan RUU yang saat ini berada pada pembicaraan tingkat pertama. Selain itu, pembentukan UU yang diselenggarakan pemerintah dan DPR saat ini difokuskan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional. 

Dasco menegaskan, pembentukan UU melalui berbagai pembahasan semakin dituntut adanya ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pandangannya.