Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyerang cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam debat kandidat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Jumat (22/12) malam. Salah satunya, tentang megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.
Mulanya, Cak Imin menyatakan, anggaran pembangunan IKN hingga Rp500 triliun terlalu besar. Baginya, dana tersebut bisa digunakan untuk program lain yang lebih bermanfaat.
"Padahal, 1% saja dari Rp400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres, membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres, dan yang paling penting untuk membangun infrastruktur SDM 3% saja dari seluruh anggaran IKN bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas," bebernya.
Gibran menilai, sikap Cak Imin itu menunjukkan ketidakkonsistenan. Sebab, ia sebelumnya mendukung proyek mercusuar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
"Dulu, sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana ini, enggak konsisten! Dulu, dukung; sekarang, enggak dukung karena menjadi wakil [presiden] Pak Anies," balasnya.
Putra sulung Jokowi itu berpendapat, Cak Imin dan banyak orang gagal paham tentang IKN. Ia menerangkan dana pembangunan IKN tidak sepenuhnya dibebankan kepada negara. Bahkan, diklaim cuma menguras 20% APBN. Sisanya berasal dari investasi dalam negeri dan asing.
"Jadi, tidak semuanya [anggaran pembangunan IKN] menggunakan APBN," jelasnya. "IKN ini, kan, banyak yang gagal paham."
Serangan Mahfud MD
Pada kesempatan sama, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, turut menyinggung soal IKN. Ia mengakui bahwa pihaknya bakal melanjutkan megaproyek IKN. Namun, mengkritisi soal belum adanya investor yang mengucurkan modalnya.
"Sejauh yang kita baca sampai sekarang, belum ada satu pun investor yang masuk ke sana," ujarnya. "Sekarang ini [proyek] yang sudah jadi semuanya dari APBN sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan."
Gibran membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, sudah ada beberapa taipan nasional yang berinvestasi di IKN, seperti bos Mayapada, Dato Sri Tahir, dan Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma alias Aguan. Ia pun meminta Mahfud MD mengeceknya di mesin pencarian Google.
"Pak Mahfud, silakan buka Google, sudah banyak investor di IKN," balas Wali Kota Surakarta (Solo) itu. "Bahkan, nanti bisa bertambah lagi investornya setelah pilpres ini."
Fakta-fakta pendanaan IKN
Merujuk situs web IKN, pembangunan Nusantara membutuhkan anggaran Rp466 triliun. Komponen pembiayaan berasal dari APBN Rp89,4 triliun (19,18%), kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan swasta dicanangkan Rp253,4 triliun, serta BUMN dan BUMD Rp123,2 triliun.
Hingga 2024, anggaran negara yang akan digelontorkan mencapai Rp75,5 triliun. Sebanyak Rp5,5 triliun di antaranya dikucurkan pada 2022, APBN 2023 sebesar Rp29,4 triliun, dan RAPBN 2024 senilai Rp40,6 triliun. Adapun total realisasinya pada APBN 2023, menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per Oktober, menembus Rp13 triliun (44,37%).
Sementara itu, setidaknya sudah ada 11 investor nasional yang berpartisipasi dalam pembangunan IKN senilai Rp20 triliun. Sepuluh di antaranya di bawah komando Agung Sedayu Group dengan anggota Pulau Intan, Sinarmas, Adaro Group, Barito Pacific, Astra Group, Alfamart Group, Kawan Lama Group, Salim Group, dan Mulia Group.
Satu lainnya adalah Mayapada Group, yang menginvestasikan sebesar Rp500 miliar. Ini untuk pembangunan rumah sakit sekaligus asrama (dormintory).
Setelah mengaku sepi minat investor asing, Presiden Jokowi pada Rabu (20/12) lalu akhirnya mengklaim ada modal dari luar negeri yang masuk. Jokowi tidak memerinci nama perusahaan atau nama penanam modal asing tersebut. Ia hanya menyampaikan bahwa investor asing itu bermitra dengan pengusaha nasional.
