Demokrat AHY tepis klaim Moeldoko didaulat jadi ketum

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, pernyataan Moeldoko mengklain menerima pinangan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang untuk menyelamatkan partai adalah satu bentuk penyesatan opini publik.

"Moledoko mencoba membangun kesan seolah menjadi aktor pasif yang menerima pinangan, namun kenyataan yang didukung oleh banyak bukti ia adalah aktor aktif sekaligus aktor kunci yang menggunakan mantan-mantan kader Partai Demokrat sebagai operator yang tergabung dalam GPK PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat)," kata Kamhar kepada Alinea, Senin (29/3).

Kamhar menyebut, tindakan Moeldoko untuk memenuhi syahwat politiknya bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, kata dia, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu pernah mencoba merebut kepemimpinan di Partai Golkar, PPP, Hanura dan PAN.  Hanya saja, semua usaha Moeldoki kandas lantaran partai tersebut adalah bagian dari koalisi pemerintah.

"Sehingga tak berhasil karena pergerakan Moeldoko bisa merusak konstelasi dan hubungan partai koalisi dengan pemerintah. Akan berbeda dampaknya jika operasi ini dilakukan terhadap Partai Demokrat yang berada di luar koalisi parpol pendukung pemerintah," katanya.

"Jadi kami tegaskan bahwa Moeldoko adalah aktor aktif yang menghalalkan segala cara, mengabaikan konstitusi Partai Demokrat dan berbagai peraturan perundangan serta regulasi lainnya untuk memenuhi ambisi politiknya," imbuh Kamhar.

Selain itu, Kamhar menganggap Moeldoko ingin melakukan pembodohan publik dengan dalih pengambilalihan kepengurusan untuk penyelamatan Partai Demokrat. "Logika ini bisa diterima jika Moeldoko memiliki modal politik atau rekam jejak yang istimewa sehingga kehadirannya bisa mendongkrak naik elektabilitas Partai Demokrat, sebagaimana dulu SBY pada 2004 dan 2009 yang elektabilitasnya sangat tinggi sehingga Partai Demokrat menerima limpahan elektoral. Ini justru sebaliknya," tutur Kamhar.

Moeldoko, lanjutnya, tidak akan mampu menjadi pemimpin partai. Dia merujuk pada rekam jejak Moeldoko yang pernah tercatat menjadi petinggi Partai Hanura tak mampu melewati ambang batas parlemen.

"Jadi, semakin menegaskan bahwa secara empirik pun Moeldoko tak punya kompetensi dibidang politik. pernyataannya hanya pepesan kosong semata," pungkas Kamhar.

Sebelumnya, Moeldoko mengklaim didaulat untuk membenahi kekisruhan yang ada di tubuh Partai Demokrat. Hal itu dia sampaikan melalui unggahan video di akun Instagramnya @dr_Moeldoko.

"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," kata dalam video yang diunggah Minggu (28/3).