Demokrat nilai wacana tiga periode sebuah operasi politik

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode merupakan sebuah operasi politik. Sebab, wacana yang kembali mengemuka pasca-Musyawarah Rakyat yang diselenggarakan oleh kelompok relawan Jokowi, semakin menegaskan bahwa skenario ini terus hidup dan dijalankan.

"Ini menjadi operasi politik mendesepsi publik yang dilakukan elite-elite di lingkaran dalam kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (1/8).

Menurut Kahmar, dugaan operasi politik elite politik bukan tidak beralasan. Sebab, wacana Jokowi menjabat tiga periode muncul dari lingkaran mantan Wali Kota Solo, Jawa Timur itu.

"Malah dalam prosesnya kemudian direpresentasikan oleh beberapa anggota kabinet yang dikomandoi Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan dan menimbulkan perlawanan keras dari rakyat dan elemen civil society termasuk aksi demonstrasi mahasiswa di seluruh Indonesia," ujar dia.

Padahal, kata Kamhar, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan bahwa73% rakyat menolak perubahan masa jabatan presiden dan hanya 5% populasi yang ingin lebih dari dua periode.

"Jadi sebaiknya kelompok relawan membuang jauh-jauh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Tak hanya bertentangan dengan aspirasi rakyat, ini juga bentuk nyata pengkhianatan amanat reformasi," kata dia.

Selain itu, Kamhar juga meminta Jokowi merespons wacana tersebut dengan suatu sikap tegas, yakni menghentikannya. Sebagai anak kandung reformasi, kata dia, adalah keliru atas nama demokrasi memberi ruang terus mengemukanya wacana tersebut.

"Ini berbahaya jika terus dibiarkan, apalagi bagi Pak Jokowi yang terus memelihara pemikiran seperti ini. Kelompok relawan dan Pak Jokowi mestinya fokus menunaikan dan menuntaskan janji-janji politiknya yang hingga kini tak kunjung dipenuhi, malah sebaliknya kehidupan rakyat semakin susah," pungkas Kahmar.