Demokrat kritik reshuffle demi akomodir kepentingan orang dekat Jokowi

Deputi Badan Pemenangan Pemili (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, perombakan kabinet atau reshuffle pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih jauh dari harapan publik. Harapan itu tak lain terjadinya perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional.

Pangkalnya, berbagai persoalan yang terjadi dan janji-janji saat kampanye Jokowi masih tak kunjung dipenuhi. Menurut dia, reshuffle dilakukan hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah.

"Dari hasil perombakan dua kursi menteri dan tiga kursi wamen terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah," ujar Kahmar dalam keterangannya, Kamis (16/6).

Kemarin, Jokowi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Jenderal (Pur) TNI Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Selain itu, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri (wamen), yakni John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kahmar menegaskan, yang terbaca dari reshuflle kedua Kabinet Indonesia Maju ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Jokowi, bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan.

"Jadi publik tentunya tidak dapat berharap banyak bahwa perubahan ini akan semakin membawa pada perbaikan. Karena secara tegas ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai koalisi," ujar dia. 

Oleh karena itu, Kamhar berpendapat, publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan semakin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden.

"Mengingat Pak Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan) sebelumnya pernah mewacanakan ini," pungkas dia.

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, pihaknya menghormati keputusan Presiden Jokowi untuk menunjuk Zulhas dan Hadi sebagai menteri yang baru di Kabinet Indonesia Maju. Muzani menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi.

"Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pembantu pembantunya, yakni menteri-menteri sehingga kapan saja presiden menganggap seorang menteri perlu diangkat dan diberhentikan itu adalah kewenangan presiden," ujar Muzani kepada wartawan, Rabu (15/6).