Partai Demokrat mengaku koalisi yang akan dibangun dalam menghadapi pilpres bukanlah seperti yang disangkakan orang selama ini.
Kadiv advokasi dan hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, membantah adanya koalisi keumatan dan berkoalisi dengan Persaudaraan Alumni (PA) 212. Menurutnya yang sekarang sedang dibahas adalah koalisi antara Demokrat dan Partai Gerindra, PKS, dan PAN.
"Koalisi keumatan itu apa sih? Kami kan koalisinya dengan Gerindra, PKS, dan dengan PAN kalau jadi. Kami tidak berkoalisi dengan PA 212," katanya setelah diskusi bertajuk "Menyoal Kembalinya Riza Chalid ke Panggung Politik, Sang Raja Minyak Kembali Bertaji?" di Kedai Kopi Perjoeangan, Jakarta, Selasa (24/7).
Itulah sebabnya koalisi yang dibangun antara Partai Demokrat dan beberapa partai lainnya tidak dikomandoi Habib Rizieq, melainkan pimpinan dari partai politik masing-masing.
"Tetapi jika PA 212 mau mendukung koalisi ini, alhamdulillah," ujarnya.
Sementara terkait dengan pertemuan Prabowo dengan SBY, Ferdinand mengatakan Partai Demokrat tidak melakukan tawar menawar dengan meminta AHY sebagai cawapres.
"Biar nanti Pak SBY dan Pak Prabowo yang bicara karena capresnya adalah Prabowo, yang memilih cawapresnya adalah Prabowo. Biar nanti pembicaraan di dalam aja," ungkapnya.
SBY sebelumnya juga pernah menyatakan tidak ada syarat cawapres harga mati bagi Partai Demokrat. Perjuangan partai mengusulkan nama kader itu merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.
"Doakan malam ini sepakat. Insya Allah 2019 kita akan ganti presiden. Kalau tidak sepakat, belum tentu. Tapi kalau saya pribadi tetap harus ganti presiden," sebutnya.
Kader Demokrat diyakini akan setuju dengan keputusan partai, jika pada akhirnya Demokrat bergabung dengan Gerindra.