Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan partainya sepakat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para kandidat capres dan cawapres, termasuk partai politik tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024.
Kendati demikian, dia meminta Presiden Jokowi bersikap tegas untuk menertibkan buzzer bayaran. Menurutnya, para buzzer bayaran kerap kali menjadikan isu agama sebagai komoditi politik yang sering menyinggung perasaan umat.
"Kita juga berharap Pak Jokowi tegas pada para buzzerRp peliharaan yang selama ini merepresentasikan post trust politic, termasuk menjadikan isu agama sebagai komoditi politik yang sering menyinggung perasaan umat," ujar Kamhar kepada wartawan, Selasa (22/11).
Menurut dia, apa yang disampaikan Jokowi, sama seperti yang ditegaskan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono di berbagai kesempatan. Yakni untuk tidak mengeksploitasi politik identitas secara berlebihan, apalagi terkait isu agama.
Kamhar menegaskan isu SARA mesti dicegah dan dihentikan agar tak semakin memperuncing pembelahan di masyarakat. Menurutya, terlalu mahal harga yang mesti dibayar sebagai bangsa jika pembelahan terus terjadi, bisa bermuara pada disintegrasi bangsa.
"Ini yang kita semua tak kehendaki, jangan sampai terjadi," kata dia.
Kamhar juga mengaku Demokrat juga merespons positif ajakan Jokowi agar kontestasi Pilpres 2024 diwarnai dengan kontestasi konsep, ide dan gagasan. Dia bilang, konsep dan ide membawa Indonesia keluar dari jebakan utang, konsep Indonesia yang semakin demokratis dan berkemajuan, dan konsep pembangunan yang memanusiakan.
"Pembangunan untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan. Pemimipin yang memiliki kompetensi dan kapabiltas, tak hanya elektabilitas," ungkapnya.
Di sisi lain, Kamhar berharap agar ada mekanisme yang memadai untuk merealisasikan hal tersebut dan terbangunnya kritisisme di masyarakat. Agar tak terulang lagi pada kesalahan yang sama, memilih pemimpin yang hanya pandai mengumbar janji namun tak menunaikan.
"Pemimpin yang hanya mengindahkan daulat tuan, abai daulat rakyat yang melakukan hal yang berbeda dengan apa yang dijanjikannya," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan para bakal capres-cawapres untuk tidak melakukan politisasi isu SARA menjelang Pemilu 2024.
"Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," kata Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI, Surakarta, Jawa Tengah, Senin, (21/11).
Dalam pidatonya itu, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Bangsa Indonesia, kata Jokowi, pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan.
