Saling serang antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus berlanjut. Teranyar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengibaratkan PKB seperti mobil rusak. PBNU selaku produsen mobil itu harus menariknya dari pasaran.
"Kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar dan sudah laku. Ternyata ada kesalahan sistem mobilnya. Maka, ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya," kata Gus Yahya di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (3/8).
Kritik Gus Yahya dibalas Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Di akun X terverifikasi @cakiminNow, Cak Imin menuding justru Gus Yahya dan Gus Ipul yang rusak. Gus Ipul yang dimaksud Cak Imin ialah Sekjen PBNU Saifulah Yusuf.
"Yang rusak itu Yahya sama Saiful. Kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak, apa gak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU?” ucap Muhaimin.
Demi "mendongkel" Cak Imin dari kursi Ketum PKB, PBNU saat ini telah membentuk Tim Lima. Gus Ipul menyebut Tim Lima dibentuk demi mengembalikan PKB ke pemiliknya yang sah, yaitu PBNU. Belum lama ini, Tim Lima sudah meminta keterangan dari eks Sekjen PKB Lukman Edy.
Kepada wartawan, Lukman mengatakan PKB menjadi sentralistik pada era Cak Imin. Salah satu buktinya ialah perubahan AD/ART dalam Muktamar PKB yang digelar di Bali 2019. Dalam AD/ART anyar, peran para kiai-kiai NU dikebiri.
PKB merespons pembentukan Tim Lima dengan menginisiasi Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 di DPR RI. Pansus itu disebut-sebut dibentuk untuk membidik Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut ialah adik Gus Yahya.
Elite-elite PKB pro-Cak Imin dan loyalis PBNU juga saling serang. Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal ingin agar Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya Muhammad Lukman Edy diselidiki. Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit keuangan PT Hutama Karya.
Cucun bahkan menyebut Lukman mencemarkan nama baik Cak Imin sebagai Ketum PKB. "Saudara Lukman ini bukan siapa siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang DPP PKB maupun pimpinan DPP PKB," ujar Cucun.
Itu adalah balasan dari pernyataan Lukman usai dimintai keterangan oleh Tim Lima. Lukman sempat menyebut keuangan PKB tak transparan karena tak pernah diaudit. Duit keluar-masuk, kata Lukman, hanya diketahui Cak Imin.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai babak baru konflik PBNU dan PKB dipicu perbedaan arah dukungan di Pilpres 2024. PKB mengusung Anies Baswedan sebagai capres, sedangkan PBNU terlihat berada di barisan pendukung Prabowo-Gibran.
Pertikaian seperti itu pernah terjadi pada era Pilpres 2004. Ketika itu, PKB juga berseberangan dengan PBNU. PKB mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai capres. Di lain kubu, PBNU berada di barisan pendukung pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi.
Pada waktu itu, PKB dipimpin Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, sedangkan PBNU di bawah kendali Hasyim. "Hanya saja waktu itu lebih ekspose konflik PKB dan waktu itu Ketua PBNU-nya tidak begitu agresif,” kata Firman kepada Alinea.id, Senin (5/8).
Mewakili kelompok Gusdurian, Gus Yahya merupakan seteru Cak Imin dalam konflik kepengurusan PKB pada periode 2005-2008. Friksi antara Cak Imin dan Gus Yahya kembali mengemuka sejak Said Aqil Siradj tak lagi jadi Ketua Umum PBNU.
Firman mempertanyakan motif PBNU membentuk Tim Lima. Menurut dia, konflik kepengurusan PKB sudah selesai ketika Kemenkumham merilis Keputusan Menteri No:M.HH-70-AH.11.01 Tahun 2008. Keputusan itu mengesahkan kepengurusan PKB di bawah Cak Imin.
“Ini sama kayak usaha Moeldoko yang ingin merebut (Partai) Demokrat. Secara hukum, mereka (PBNU) kalah di pengadilan dengan barisan Cak Imin. Ini pertarungan yang enggak ada kerjaan, menurut saya,” ujar Firman.
Peneliti Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sukron Kamil menilai PKB sejatinya masih "milik" PBNU. Biar bagaiman pun, PKB diisi oleh orang-orang NU. Hanya saja, PKB fokus pada dunia politik.
"Selama tiga periode kepemimpinan, PBNU dan PKB sebenarnya berjalan sesuai perannya masing-masing. Namun, PKB tetap diisi basis NU," kata Sukron kepada Alinea.id di Jakarta.
Meskipun lahir dari rahim NU, menurut Sukron, tak semestinya PBNU menyetir PKB. Pilihan politik PKB tak wajib sejalan dengan keinginan petinggi PBNU.
“Ada benarnya yang rusak Gus Yahya dan Saiful. Kalau dilihat cara berpikir otoritanisme itu memang mereka sudah punya itu sehingga PKB tidak boleh beda dari PBNU," kata dia.
Sukron membenarkan "perang sarung" antara PBNU dan PKB saat ini merupakan residu dari konflik lama. Gus Yahya dan Gus Ipul, misalnya, berada di barisan Gus Dur saat dualisme kepengurusan PKB mencuat pada 2008.
Ketika itu, Gus Ipul bahkan dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) oleh Cak Imin. Posisi Menteri PDT diambil alih Lukman Edy yang kini malah berseberangan dengan Cak Imin.
Meski begitu, Sukron berharap PBNU dan PKB segera islah. "Kalau konflik berlangsung lama, yang rugi kan Nahdliyyin. Mendingan keduanya duduk bareng aja bahas apa yang mereka mau,” ujar Sukron.
