Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengusulkan agar pemilihan gubernur (pilgub) secara langsung dihapus. Dia menilai, pemilihan langsung gubernur melelahkan dan fungsinya tidak terlalu signifikan dalam tata pemerintahan.
Menurut Cak Imin, pemilihan langsung digelar hanya untuk pemilihan presiden (pilpres), pemilihan bupati (pilbup) dan wali kota (pilwalkot).
"Makanya PKB sih, mengusulkan pilkada hanya pemilihan langsung, hanya pilpres dan pilbup dan pilwalkot. Pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan," kata Cak Imin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1).
Cak Imin mengatakan, ke depannya tata pemerintahan perlu dievaluasi secara komprehensif. Salah satunya meniadakan posisi gubernur karena hanya perpanjangan tangan pemerintahan pusat.
"Kalau perlu nanti Gubernur pun enggak ada lagi karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi," tandas Cak Imin.
Cak Imin kemudian berbicara mengenai salah satu kelemahan era reformasi, yakni maraknya politik uang. Dia menilai politik di era reformasi semakin pragmatis dengan kompetisi yang tidak ada hentinya.
"Ini sistem yang melelahkan, dimana pemilu yang pragmatis, bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu. Yang itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, alias masa depan suram," ucap Cak Imin.
Oleh sebab itu, Cak Imin mendorong agar sistem politik reformasi harus direformasi total. Politik pragmatis, kata Cak Imin, akan membuat aktivis-aktivis NU susah menduduki jabatan publik karena berhadapan dengan politik pragmatis di lapangan.
"Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stres duluan karena modalnya cekak, popularitasnya juga rendah. Nah ini sistem politik reformasi yang harus kita evaluasi total," tandas Cak Imin.