DKPP berhentikan dua orang penyelenggara pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Senin (19/3), dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik, resmi memutuskan penghentian dua anggota penyelenggara pemilu.

Mereka yang dijatuhkan vonis pemberhentian adalah Jhonny Effendy Sitinjak selaku anggota Panwaslu Kota Sibolga dan Ketua Panwas Kabupaten Aceh Besar Syukurdi .

Jhonny dicopot dari jabatannya atas tuduhan meminta uang administrasi kepada Ruth Damayanti Sianturi sebesar Rp 6 juta karena telah diterima di kantor Panwas Kota Sibolga.

“Datang ke rumah Ruth Damayanti Sianturi untuk meminta uang administrasi Bawaslu sebesar Rp 6 juta, sebagai penawaran masuk kerja di Kantor Panwas Kota Sibolga,” kata Harjono dalam persidangan.

Selain itu, teradu juga diketahui meminta uang kepada Hendra Sinabela selaku staf non PNS Panwaslu sebesar Rp 10 juta. Catatan buruk Jhonny juga dinilai dari kebiasaannya yang sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada staf Panwas Kota Sibolga.

Berdasarkan hal tersebut, DKPP menyatakan permohonan pengadu diterima seluruhnya, serta dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Jhonny Effendy.

“Memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan,” katanya.

Sanksi serupa juga didapatkan Syukurdi karena ia terbukti menjadi tim sukses salah satu pasangan calon (paslon) di Banda Aceh,

“Menimbang pengaduan pengadu pada pokoknya mendalilkan teradu selaku ketua Panwaslu," ujar Ketua DKPP Harjono.

Kabupaten Aceh Besar diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Teradu tercatat dan bertindak sebagai tim kampanye paslon walikota dan wakil walikota Banda Aceh periode 2017-2022 nomor urut 1 atas nama Illiza-Farid. Dalam lampiran SK Tim Kampanye/Pemenangan Pasangan Calon Hj. Illiza Saaduddin Djamal, S.E., dan Farid Nyak Umar, ST., teradu terdaftar sebagai Ketua Pemenangan Relawan “Inside Illiza”.

Harjono juga memerintahkan Bawaslu Provinsi Aceh untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setelah dibacakan.

Selain itu, dalam sidang pembacaan putusan tersebut, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terhadap sepuluh penyelenggara pemilu dan sanksi peringatan kepada 19 penyelenggara pemilu. Sementara terhadap 20 penyelenggara pemilu yang tidak melanggar kode etik, DKPP merehabilitasi nama baiknya.

Tidak hanya itu, DKPP juga harus mengembalikan Erliyansyah, Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten Natuna ke instansi asal. Erliyansyah, mengadukan Khairur Rijal, Lindawati, Ayanef Yusuf masing-masing sebagai ketua dan anggota Panwas Kabupaten Natuna.

“Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pembinaan kepada pengadu selaku Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten Natuna sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan mengembalikan pengadu kepada instansi asalnya,” tuturnya.