Doni Monardo sarankan PKS ajukan revisi UU Kekarantinaan Kesehatan

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menyarankan Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar mengajukan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan.

"Usul saya di sini adalah perlunya ada revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Karena mungkin ketika UU ini dibuat, pengalaman kita belum cukup," kata Doni dalam acara peluncuran "Buku Putih Penanganan COVID-19 di Indonesia," yang digelar Fraksi PKS DPR RI secara virtual, Kamis (17/12).

Menurut Doni, revisi regulasi itu dapat berkaca pada pengalaman penanganan pandemi Covid-19 yang sudah berjalan sekitar 10 bulan. Revisi akan mempermudah kerja pemangku kewenanagan dalam menangani pandemi di Indonesia.

"Karena didukung oleh regulasi, didukung oleh payung hukum untuk melakukan tanggung jawabnya," tutur dia.

Di samping itu, Doni menilai, revisi juga ditujukan agar Indonesia dapat lebih siap ketika terdapat bencana non-alam seperti wabah.

"Ketika kasus serupa, kita sudah dapatkan konsep yang lebih baik antara peran pusat san juga peran daerah, tentu juga didukung oleh semua komponen bangsa lainnya termasuk TNI, Polri dan tokoh daerah," terang dia.

Dia menegaskan, penanganan pandemi Covid-19 tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat dan perlu mendapat dukungan dari sejumlah elemen bangsa, baik para pemuka agama dan tokoh masyarakat.

"Setiap hadapi persoalan yang ada di daerah, tentu tidak terlepas dari peran tokoh non-formal. Nah kita ke depan harus bekerja lebih keras untuk bisa menjelaskan bahaya Covid-19 ini kepada publik, pada masyarakat. Karena 15% masyarakat kita masih ada belum percaya," terang Doni.

Turut hadir dalam peluncuran buku tersebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto secara fisik, Presiden PKS Akhmad Syaikhu, dan sejumlah anggota DPR RI lainnya.